.webp)
Pemerintah melalui Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih kuatnya kelompok antivaksin sebagai salah satu penghambat penanganan kasus campak di Indonesia.
Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan lagi soal ketersediaan vaksin, melainkan meyakinkan orang tua agar anak mendapat imunisasi. Menkes menjelaskan campak sebenarnya bisa dicegah karena vaksinnya sudah tersedia.
"Karena campak ini vaksinasinya kalau saya nggak salah nanti harus tiga kali," beber Menkes dalam rapat Komisi IX DPR, Senin (20/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan sekali lagi susahnya apa, susahnya hanya meyakinkan orang tua bahwa anaknya divaksinasi," sambungnya.
Selain itu, cakupan imunisasi sempat terganggu saat pandemi COVID-19 karena fokus pemerintah dan masyarakat beralih ke vaksinasi COVID-19. Akibatnya, banyak anak melewatkan jadwal imunisasi rutin campak.
"Nah kita juga tahu campak ini sudah ada vaksinnya, cuma masalahnya waktu COVID sempat bergeser fokus kita memvaksinasi COVID, sehingga banyak orang tua yang kemudian lewat campaknya," jelas Menkes.
Isu Halal-Haram Vaksin
Menkes juga menyebut pencegahan campak sempat terhambat perdebatan soal halal haram vaksin. Kekhawatiran orang tua terhadap kandungan vaksin membuat cakupan imunisasi di sejumlah wilayah sulit mencapai target.
"Dan yang kedua memang ini ada isu halal haram vaksin ini, jadi sempat ramai dan agak susah masuknya," terang Menkes.
Menanggapi keraguan tersebut, Menkes menegaskan bahan yang ada dalam vaksin campak rubella memiliki kesamaan dengan vaksin meningitis yang diwajibkan bagi jamaah haji dan umrah.
"Jadi kalau kita ngomong 'wah ini bahannya gimana gitu', ya artinya meningitis kalau ini nggak boleh disuntikkan oleh orang tua ke anaknya, artinya semua orang tua yang mau naik haji umrah, ya dia disuntikkan dengan bahan yang sama juga dengan yang dipakai di vaksin campak rubella ini," tegasnya.
