Respons BGN soal Viral 'Proyek Gaib' Rp 1,2 T, Singgung Data Gizi Warga RI

Respons BGN soal Viral 'Proyek Gaib' Rp 1,2 T, Singgung Data Gizi Warga RI

Nafilah Sri Sagita K - detikHealth
Rabu, 22 Apr 2026 10:03 WIB
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat konferensi pers terkait penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (17/3/2026). Dalam upaya memperkuat pengawasan, Badan Gizi Nasional (BGN) mengganden
Foto: Gilang Faturahman/detikfoto
Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara soal isu viral yang menyebut adanya proyek 'gaib' senilai Rp 1,2 triliun. Isu itu berkaitan dengan pengadaan sistem teknologi informasi (IT) dalam Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) serta layanan managed service dan Internet of Things (IoT).

Dadan menegaskan anggaran tersebut nyata, terukur, dan dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Keterlibatan Perum Peruri dalam program strategis ini adalah langkah terintegrasi negara. Perlu ditegaskan bahwa Peruri telah bertransformasi menjadi perusahaan teknologi high security," ujar Dadan dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (20/4).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menjelaskan, dari total pagu anggaran yang menjadi sorotan, realisasi saat ini dialokasikan untuk dua kebutuhan utama. Pertama, pengembangan aplikasi SIPGN dengan nilai sekitar Rp 550 miliar yang mencakup berbagai modul sistem. Kedua, penyediaan layanan managed service perangkat IoT dengan nilai sekitar Rp 199 miliar.

ADVERTISEMENT

Menurut Dadan, penunjukan Perum Peruri sebagai mitra strategis didasarkan pada mandat regulasi serta kapabilitas dalam pengamanan sistem digital pemerintah.

"Seluruh proses kerja sama dengan BGN dijalankan secara transparan, sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta mengedepankan prinsip good corporate governance," katanya.

Ia menambahkan, status Peruri sebagai GovTech Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 menjadi dasar kepercayaan pemerintah dalam pengelolaan transformasi digital nasional, termasuk dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Dadan juga menekankan pentingnya aspek keamanan data dalam pengembangan sistem tersebut, mengingat platform yang dibangun akan mengelola data gizi masyarakat.

"Kami memastikan tidak ada celah bagi penyimpangan karena ini menyangkut kedaulatan data gizi rakyat Indonesia," ujarnya.

Terkait isu teknis pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang turut dipertanyakan publik, ia memastikan seluruh tahapan administrasi tetap berjalan dalam koridor hukum.

BGN menargetkan sistem SIPGN dan layanan IoT tersebut dapat segera beroperasi optimal guna mendukung distribusi program pemenuhan gizi yang lebih tepat sasaran serta memungkinkan pemantauan secara real-time di berbagai wilayah.

Halaman 2 dari 2


Simak Video "Video Kepala BGN Tegaskan Tak Menjual Susu Berlabel MBG di Minimarket "
[Gambas:Video 20detik]
(naf/naf)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads