.webp)
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) Taruna Ikrar mengungkapkan anggaran sebesar Rp700 miliar untuk pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga kini belum juga cair. Padahal, dana tersebut sudah dianggarkan sejak pertengahan 2025 melalui skema swakelola tipe 2 dari APBN.
Taruna menyebut dirinya sudah mendapat komunikasi langsung dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang meminta agar BPOM bersabar menunggu proses pencairan.
"Saya sudah dapat telepon langsung dari Pak Dadan. Katanya sabar Pak Kepala, dalam waktu dekat," beber Taruna di Gedung Garuda BPOM RI, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Taruna menjelaskan dana swakelola tipe 2 memiliki mekanisme berbeda dibanding anggaran langsung dari APBN. Dalam skema ini, dana tidak langsung ditransfer ke BPOM, melainkan melalui BGN terlebih dahulu sebelum akhirnya disalurkan ke lembaganya.
Menurutnya, hal ini menjadi salah satu alasan keterlambatan pencairan.
"Kalau APBN biasa, langsung dari bendahara negara ke bendahara BPOM. Tapi kalau swakelola, dana itu ke BGN dulu, baru ke kami. Jadi memang ada proses tambahan," jelasnya.
Ia menegaskan, keterlambatan tersebut bukan karena hambatan serius, melainkan lebih pada aspek administrasi dan prioritas anggaran pemerintah.
"Bukan hambatan, tapi lebih ke proses dan prioritas. Kami mengerti kondisi itu. Mudah-mudahan bulan depan sudah cair," katanya.
Di tengah keterbatasan anggaran, BPOM tetap menjalankan fungsi pengawasan, termasuk melakukan pengujian terhadap kasus keracunan dalam program MBG. Taruna memastikan bahwa pihaknya telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan sampling dan uji laboratorium guna mengetahui penyebab (etiologi) keracunan.
"Untuk memastikan penyebab keracunan, kami sudah lakukan pengujian menggunakan anggaran internal BPOM. Itu penting untuk pencegahan ke depan," ujarnya.
Ia menambahkan, langkah tersebut juga diikuti dengan edukasi kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar kejadian serupa tidak terulang.
Meski pengujian kasus telah dilakukan, Taruna mengakui bahwa sistem surveillance atau pemantauan menyeluruh berbasis data statistik belum berjalan optimal.
Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan metode tersebut secara komprehensif.
"Surveillance itu butuh biaya besar karena berbasis data populasi, bukan sporadis. Itu yang belum bisa kami lakukan secara penuh," jelasnya.
Meski begitu, BPOM tetap menjalankan berbagai langkah mitigasi, termasuk pencegahan, edukasi, serta penguatan sistem pengawasan di lapangan.
Taruna menegaskan BPOM berkomitmen penuh menjalankan mandat pengawasan program MBG sesuai arahan Presiden. Bahkan, ke depan pihaknya berencana membuat sistem klasifikasi kualitas SPPG, mulai dari kategori sangat baik hingga cukup baik.
"Ini bukan hanya komitmen pimpinan, tapi seluruh lembaga. Kami akan kawal maksimal program makan bergizi gratis," tegasnya.
Ia pun optimistis pencairan anggaran akan segera terealisasi dalam waktu dekat.
"Intinya tinggal tunggu waktu. Insyaallah tidak ada kendala lain," tutup Taruna.
