Soal Kriminalisasi dr Ratna, IDI Singgung Kemungkinan Banyak Dokter Mogok Kerja

Kasus yang menjerat dr Ratna Setia Asih tak lagi dipandang sebagai persoalan individu. Kalangan dokter menilai putusan terhadap dr Ratna berpotensi menjadi preseden yang memengaruhi praktik pelayanan medis di seluruh Indonesia.

Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Slamet Budiarto menilai hakim perlu sangat berhati-hati dalam memutus perkara. Sebab, praktik yang dilakukan dr Ratna disebut merupakan hal lazim di berbagai daerah, yakni memberikan konsultasi medis melalui telepon atau on call di luar jam kerja rumah sakit.

Ketidakhadiran yang bersangkutan di luar jam kerja dan hanya berkonsultasi melalui telepon dengan dokter jaga, tidak menyalahi SOP.

"Kalau dr Ratna dinyatakan bersalah, ada kemungkinan besar dokter-dokter akan berhenti melakukan konsultasi on call di luar jam kerja," ujarnya dalam konferensi pers Jumat (18/6/2026).

Menurut IDI, konsultasi jarak jauh antara dokter jaga, dokter perawatan, dan dokter spesialis selama ini menjadi bagian penting dalam pelayanan pasien, terutama saat dokter spesialis tidak berada di rumah sakit.

Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Dengan jumlah anggota IDI mencapai sekitar 220 ribu dokter, putusan yang berujung pidana disebut dapat memicu perubahan perilaku dokter dalam mengambil keputusan klinis.

Terlebih, dalam kasus dr Ratna, dr Slamet menilai tidak ada unsur kesengajaan (mens rea) dalam tindakan yang dilakukan, karena tujuannya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien.

"Dokternya melakukan upaya untuk menyembuhkan, tetapi pasien meninggal atau mengalami kondisi berat, kemudian dipidana. Kalau sampai dipidana, menurut kami ini merupakan kriminalisasi," tegasnya.