.webp)
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 76 sekolah yang tersebar di Pulau Jawa. Kebijakan ini berdampak pada 39.352 siswa. Anggaran yang semula dialokasikan untuk mereka akan dialihkan kepada kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan intervensi gizi.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan keputusan ini diambil berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan hingga Kamis (18/6). Menurutnya, ke-76 sekolah tersebut dicoret dari daftar penerima karena dinilai sudah mampu memenuhi kebutuhan gizi siswanya secara mandiri.
Sebagai langkah efisiensi, pemerintah akan mengalihkan (refocusing) anggaran MBG dari puluhan sekolah tersebut ke wilayah dan target sasaran prioritas. Dana tersebut nantinya disalurkan ke sekolah-sekolah di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta dialokasikan untuk pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan, berdasarkan beberapa kriteria yang kami susun, secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka. Oleh karena itu, tidak lagi membutuhkan intervensi dari pemerintah," ujarnya.
Meski begitu, jumlah 76 sekolah tersebut bukanlah angka final. Ia mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pendataan dan evaluasi, sehingga jumlah sekolah yang disetop dari program MBG berpotensi terus bertambah.
Dalam menentukan penerima manfaat, BGN menggunakan sejumlah indikator ketat, di antaranya tingkat kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, hingga akses terhadap pemenuhan gizi. Siswa yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke atas atau berada di kelompok desil tinggi dipastikan tidak akan menerima program ini.
"Bagi yang secara mandiri bisa memenuhi gizinya karena kondisi-kondisi yang tadi mungkin secara ekonomi berada di desil yang tinggi itu, maka tidak akan diberikan program Makan Bergizi Gratis ini," kata dia.
"Sekali lagi hal ini kami lakukan agar program makan bergizi gratis ini benar-benar secara efektif ya efektif tuh diberikan kepada memang yang tepat sasaran dan efisien karena nanti angkanya yang akan digunakan APBN pun bisa lebih kita efisienkan lagi, kita hemat," kata dia.
