.webp)
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan pihaknya sedang melakukan audit terhadap tunggakan sebesar Rp 1,6 triliun. Proses pembayaran akan dilakukan setelah pemeriksaan rampung.
"Mengenai utang, ini tunggakan lah bukan utang ya, tunggakan ini ranah dari auditor, sedang diaudit. Manakala clean and clear, ya saya kira dibayar." ujar Sudaryono dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).
Sudaryono menegaskan bahwa pembayaran tunggakan ini hanya akan dilakukan kepada tagihan-tagihan yang sah setelah melalui proses audit. Ia juga tak akan melakukan pembayaran berdasarkan arahan individu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semuanya trust in system, tidak trust in person," tegasnya.
"Kita ingin yang sah, yang bagus, yang benar, sesuai dengan mekanisme yang mana, itu yang kita selesaikan. Saya kira no issue Pak, enggak ada masalah," tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari membeberkan pos-pos dari tunggakan Rp 1,6 triliun tersebut, di antaranya:
- Belanja bahan seragam, KLB, call centre, sendok, dan lain-lain (Rp 16,1 miliar)
- Sertifikasi SPPG (Rp 111 miliar)
- Jasa konsultas (Rp 200 juta)
- Sewa kendaraan insidentil (Rp 121 juta)
- Honor narasumber (Rp 812 juta)
- Jasa EO, publikasi, dan sebagainya (Rp 330 miliar)
- Utang ke Unhan untuk UH/UT, serta pengiriman barang (Rp 7,3 miliar)
- Perjalanan dinas (Rp 684 juta)
- Tunggakan bantuan untuk MBG (Rp 100 miliar)
- Belanja modal untuk dapur APBN (Rp 1,04 triliun)
"Totalnya 1,609 triliun. Tapi Insya Allah kami akan lunasi, kami akan selesaikan di tahun 2026 ini. Tunggakan yang akan kami bayarkan di tahun 2026 yang sementara ini memang alokasi anggaran masih diblokir. Tetapi beberapa hal yang memang sudah melewati proses review dan sudah sesuai dengan ketentuan memang akan segera dibayarkan oleh DJA," terang Arumsari.
