Sejumlah warga menyaksikan siaran televisi yang melaporkan kondisi kesehatan Kim Jong Un di Stasiun Seol, Korea Selatan.
Dilansir CNN dan Reuters, Selasa (21/4/2020), informasi tersebut muncul di tengah spekulasi yang beredar soal penyebab Jong-Un absen dari acara peringatan hari kelahiran kakeknya, Kim Il Sung, yang merupakan pendiri Korea Utara. Hari kelahiran Kim Il Sung diperingati tiap15 April.
Untuk diketahui peringatan hari kelahiran Kim Il Sung merupakan hari libur paling penting di Korut. Maka wajar jika publik bertanya-tanya mengapa Jong-Un tak nampak di acara peringatan hari lahir kakeknya, padahal 4 hari sebelumnya yaitu 11 April 2020, Jong-Un menghadiri rapat politburo Partai Buruh Korea.
Seorang pejabat Amerika Serikat (AS) yang memahami isu ini menyatakan otoritas AS sedang memantau informasi intelijen yang menyebut kondisi Jong-Un dalam bahaya besar usai sebuah operasi.
Pejabat yang meminta identitasnya disembunyikan ini tidak menyebut lebih rinci soal operasi tersebut. CNN pun meminta tanggapan kepada Badan Intelijen Pusat (CIA), Dewan Keamanan Nasional dan Departemen Luar Negeri AS, namun belum ada jawaban.
Secara terpisah tersiar laporan situs Daily NK, yang sebagian besar dikelola oleh para pembelot Korut, menyebut bahwa Jong-Un kini tengah menjalani perawatan setelah melakukan prosedur kardiovaskular (jantung dan pembuluh darah). Sejumlah sumber di Korut yang dikutip Daily NK menyebut Jong-Un kini sedang dalam masa pemulihan di sebuah vila di resort Gunung Kumgang setelah menjalani prosedur pada 12 April di sebuah rumah sakit di distrik Hyangsan.
Namun informasi itu dibantah dua pejabat pemerintah Korea Selatan (Korsel). Kedua pejabat tersebut menyebut Jong-Un tidak dalam kondisi kritis. Dua narasumber, yang tak ingin namanya disebut, menyatakan informasi tentang kesehatan Jong-Un menurun tidaklah benar.
Informasi mengenai kondisi Jong-Un yang menurun belum dikonfirmasi oleh otoritas Korut. Diketahui bahwa mencari informasi dari Korut sangatlah sulit, terutama soal kondisi kesehatan pemimpin negara itu, karena ketatnya pengendalian alur informasi. Kementerian Unifikasi Korea Selatan yang mengurusi masalah kedua Korea, menolak berkomentar.
