Isu Kesehatan Mental Didesak Masuk UU kesehatan

Maria Ekowati, Psikolog & Ketua Wanita Indonesia Keren dan Ray Wagiu Basrowi, MKK Ketua Health Collaborative Center saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Jumat (26/5/2023). Ketua Wanita Indonesia Keren (WIK), Maria Ekowati, mendorong isu kesehatan mental ke dalam pembahasan Undang-undang Kesehatan dan Undang-undang kesehatan Ibu dan Anak yang saat ini sedang dibahas di lembaga legislatif.

Desakan itu terkait kecenderungan penyimpangan perilaku yang banyak terjadi belakangan ini. Ia menyebut banyaknya bullying, flexing, narsis berlebihan, tindak kekerasan, bahkan fenomena bunuh diri di kalangan remaja, sebagai indikasi darurat kesehatan mental.

Isu tersebut harus mendapat porsi cukup dalam pembahasan RUU Kesehatan dan RUU Kesehatan Ibu dan Anak agar penanganan kesehatan mental memiliki kekuatan hukum. Masalah kesehatan mental harus mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat.

Selama ini, penanganan kesehatan mental lebih dominan pada tahap kuratif, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), belum dimulai dari pencegahan atau preventif. Ia merujuk pada sejumlah penelitian, salah satunya survei yang dikeluarkan Indonesia-National Adolescent tahun 2022.

Survei itu menyebut, satu dari tiga remaja Indonesia memiliki satu masalah kesehatan mental. Data yang sama menyebut, satu dari 20 remaja memiliki satu gangguan mental. Gangguan cemaspaling banyak dialami remaja, tidak ada pengaruh jenis kelamin maupun usia. Data-data itu, menurut Maria, sangat memprihatinkan dan harus segera mendapat penanganan serius dari pemerintah.

Data statistik itu menjadi penanda bahwa Indonesia sedang berada dalam darurat kesehatan mental. Oleh karena itu, penanganan kesehatan mental harus dilakukan hingga ke tingkat komunitas. Kalau masyarakat mengalami gangguan kesehatan fisik, mereka sudah tahu harus menuju ke mana, tidak demikian bila mereka merasakan gangguan emosi berkelanjutan sebagai indikator kesehatan mental, ujar Maria.

Layanan kesehatan mental, idealnya, menjadi satu dengan layanan kesehatan fisik dan tidak dipisahkan seperti saat ini dengan adanya rumah sakit jiwa, ujarnya. Harus ada design layanan kesehatan mental di rumah sakit umum dan rumah sakit daerah baik milik pemerintah atau swasta. 

Maria Ekowati, Psikolog & Ketua Wanita Indonesia Keren dan Ray Wagiu Basrowi, MKK Ketua Health Collaborative Center saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Jumat (26/5/2023). Ketua Wanita Indonesia Keren (WIK), Maria Ekowati, mendorong isu kesehatan mental ke dalam pembahasan Undang-undang Kesehatan dan Undang-undang kesehatan Ibu dan Anak yang saat ini sedang dibahas di lembaga legislatif.
Desakan itu terkait kecenderungan penyimpangan perilaku yang banyak terjadi belakangan ini. Ia menyebut banyaknya bullying, flexing, narsis berlebihan, tindak kekerasan, bahkan fenomena bunuh diri di kalangan remaja, sebagai indikasi darurat kesehatan mental.
Isu tersebut harus mendapat porsi cukup dalam pembahasan RUU Kesehatan dan RUU Kesehatan Ibu dan Anak agar penanganan kesehatan mental memiliki kekuatan hukum. Masalah kesehatan mental harus mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat.
Selama ini, penanganan kesehatan mental lebih dominan pada tahap kuratif, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), belum dimulai dari pencegahan atau preventif. Ia merujuk pada sejumlah penelitian, salah satunya survei yang dikeluarkan Indonesia-National Adolescent tahun 2022.
Survei itu menyebut, satu dari tiga remaja Indonesia memiliki satu masalah kesehatan mental. Data yang sama menyebut, satu dari 20 remaja memiliki satu gangguan mental. Gangguan cemaspaling banyak dialami remaja, tidak ada pengaruh jenis kelamin maupun usia. Data-data itu, menurut Maria, sangat memprihatinkan dan harus segera mendapat penanganan serius dari pemerintah.
Data statistik itu menjadi penanda bahwa Indonesia sedang berada dalam darurat kesehatan mental. Oleh karena itu, penanganan kesehatan mental harus dilakukan hingga ke tingkat komunitas. Kalau masyarakat mengalami gangguan kesehatan fisik, mereka sudah tahu harus menuju ke mana, tidak demikian bila mereka merasakan gangguan emosi berkelanjutan sebagai indikator kesehatan mental, ujar Maria.
Layanan kesehatan mental, idealnya, menjadi satu dengan layanan kesehatan fisik dan tidak dipisahkan seperti saat ini dengan adanya rumah sakit jiwa, ujarnya. Harus ada design layanan kesehatan mental di rumah sakit umum dan rumah sakit daerah baik milik pemerintah atau swasta.