Rabu, 09 Jan 2013 16:07 WIB

PP Tembakau Akhirnya Disahkan

Soal Beli Rokok Ketengan Tak Diatur di PP Tembakau

- detikHealth
Foto: Ilustrasi/Thinkstock
Jakarta - Dari jumlah 65 pasal yang ada dalam PP No 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, tidak ada larangan pembelian rokok ketengan. Padahal larangan ini sudah diusulkan sebelumnya.

Beberapa kelompok anti rokok sempat mengusulkan agar pembelian dan penjualan rokok ketengan dilarang sehingga mencegah anak-anak di bawah usia 18 tahun untuk merokok. Namun sayangnya usulan tersebut tidak terdapat di dalam PP tembakau yang sudah disahkan.

"Dulu diusulkan (larangan beli rokok ketengan), tapi ternyata hilang," ujar Dr Kartono Mohamad, selaku Ketua TCSC (Tobacco Control Support Center) saat dihubungi detikHealth, Rabu (9/1/2013).

Dr Kartono menuturkan ada yang menginginkan hal tersebut (pembelian ketengan tidak dilarang) sehingga anak-anak bisa membeli dan boleh merokok. Padahal tujuan dari larangan ini supaya anak-anak sekolah tidak membeli dan merokok.

"Apa ruginya memberikan larangan jual rokok ketengan, siapa yang dirugikan, pedagang rokok nggak, mereka tetap bisa jualan rokok dan orang yang beli rokok juga masih ada," tegasnya.

Lebih lanjut Dr Kartono mengungkapkan dari kelemahan-kelemahan ini kelihatan sekali masih ada intervensi yang kuat dari industri rokok terhadap birokrat.

Meski ada peraturan dilarang menjual rokok ke anak kurang dari 18 tahun, namun Dr Kartono sangsi mengenai siapa yang akan mengawasinya. Untuk itu harus ada mekanisme pengawasan yang juga melibatkan masyarakat.

Dalam Pasal 46 PP No 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan disebutkan 'Setiap orang dilarang menyuruh anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun untuk menjual, membeli atau mengonsumsi Produk Tembakau'.

"Sesudah PP ini disahkan perlu dilakukan sosialisasi, tugas Kemenkes harus sosialisasi sehingga masyarakat luas tahu mengenai adanya PP tembakau ini dan bisa turut mengawasi," tutup Dr Kartono.

(ver/vit)