Rabu, 01 Jul 2020 06:10 WIB

Round Up

Seandainya Ada Pajak Sepeda, Masihkah Gowes Jadi Idola?

Nafilah Sri Sagita K - detikHealth
Pemprov DKI Jakarta utamakan transportasi sepeda terkait mobilitas penduduk saat PSBB transisi. Untuk itu, Pemprov DKI mengatur perihal fasilitas bagi pesepeda. Tren bersepeda tengah melanda berbagai kota (Foto: Agung Pambudhy)
Jakarta -

Rumor tentang pajak sepeda tak menyurutkan tren bersepeda yang tengah melanda berbagai kota di Indonesia. Kesadaran untuk berolahraga dan menjaga daya tahan tubuh di tengah pandemi virus Corona COVID-19 membuat penjualan sepeda naik tajam.

Ketika Car Free Day (CFD) di Jakarta sempat dibuka beberapa waktu lalu, kawasan Sudirman-Thamrin tampak dibanjiri lautan pesepeda. Begitu juga di toko-toko sepeda, antrean pengunjung bahkan sudah mengular sejak toko belum buka.

Sontak ketika tiba-tiba ada rumor akan diberlakukan pajak sepeda, pendapat pro dan kontra bermunculan. Rumor ini sendiri telah dibantah oleh Kementerian Perhubungan, tetapi faktanya pungutan untuk sepeda memang pernah ada di masa lalu. Mereka yang aktif bersepeda di era 1990-an tentu ingat stiker berbayar yang populer disebut 'plombir' alias peneng.

Setujukah jika pajak sepeda diadakan lagi?




Dokter sekaligus pegiat sepeda, Aristi Prajwalita mengaku tidak setuju jika akhirnya para pesepeda dikenakan pajak kembali. Pasalnya, pengenaan pajak tersebut menurut Aristi akan bertolak belakang dengan kondisi para pesepeda di luar negeri.

"Sebenarnya sih lucu saja ya, maksudnya di luar negeri saja sekarang kaya di Belanda yang pakai sepeda malah dibayar oleh negara kan," jelasnya saat dihubungi detikcom Selasa (30/6/2020).

"Tetapi kalau saya sendiri sih kurang setuju gitu soalnya justru bagusnya kan satu negara itu pesepeda itu jadi alat transportasi pilihan pertama ya kalau bisa, tapi akhirnya kalau dipajakin gitu sih lucu saja, " lanjut Aristi yang sering touring bersepeda ke berbagai negara.

Pemprov DKI Jakarta utamakan transportasi sepeda terkait mobilitas penduduk saat PSBB transisi. Untuk itu, Pemprov DKI mengatur perihal fasilitas bagi pesepeda.Sepeda menjadi alternatif transportasi yang ramah lingkungan maupun kesehatan. Foto: Agung Pambudhy

Sementara, Fatur Racavvara kepala bidang umum Ikatan Sepeda Sport Indonesia (ISSI) DKI menilai jika pajak sepeda kembali diterapkan, alngkah baiknya untuk melengkapi fasilitas umum bagi para pesepeda terlebih dahulu.

"Kalau untuk pesepeda seyogyanya kalau mau dipajakin itu jalur sepeda harus sudah ada semua di jalan yang menghubungkan antar daerah itu harus sudah ada juga sih. Jadi kalau tiba-tiba mau dipajakin tanpa ada fasilitas sebelumnya, saya rasa nggak bijak juga buat pemerintah untuk mengadakan itu," jawab Fatur yang juga aktif di komunitas Pedal Seli Indonesia.

"Harusnya kita nggak serta merta (langsung menerapkan pajak) kalau di negara lain kan pesepeda itu dijadikan hal yang dimajukan. Dikasih subsidi, dikasih fasilitas, dan segala macam, karena kan bersepeda itu bisa meningkatkan kesehatan, mengurangi polusi dan segala macam," kata Fatur.

Tapi tak semua menolak. Toto Sugito, co-founder Bike to Work (B2W) Indonesia, mengaku tak masalah pajak sepeda dikenakan lagi. Tetapi ada syaratnya, yakni fasilitas harus diperbaiki.

"Setuju! Bila semua fasilitas untuk pesepeda sudah dibangun dan diterapkan dengan baik dan benar, sesuai dengan UU No 22/2009 dan Pergub No 51/2020," katanya.

Gimana nih detikers, masih minat gowes nggak seandainya pajak sepeda diberlakukan lagi?



Simak Video "Bersepeda Wajib Gunakan Masker tapi..."
[Gambas:Video 20detik]
(naf/up)