Kecuali Darurat, Dokter yang Beri Obat Tak Halal Bakal Kena Sanksi

Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) tengah gencar mendorong pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Jaminan Produk Halal. Nantinya, dokter bisa kena sanksi bila memberikan obat tanpa sertifikat halal dan tidak masuk kategori darurat.

Sifat obat yang hanya dikonsumsi dalam kondisi darurat memang menjadi argumen kalangan medis untuk menolak sertifikasi halal untuk obat dan vaksin. Menurut MUI, sifat kedaruratan suatu obat punya kriteria tertentu dan tidak bisa ditetapkan sesuka hati.

"Harus jelas, obat mana saja yang bersifat darurat karena belum ada alternatifnya yang halal," kata Dr KH Ma'ruf Amin, Ketua MUI dalam jumpa pers di Gedung MUI, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2013).

Oleh karenanya, selain menerbitkan sertifikat halal untuk obat MUI juga akan membuat daftar obat yang termasuk dalam katergori darurat. Artinya obat tersebut tetap tidak halal, tetapi boleh digunakan karena belum ada alternatifnya.

"Sebelummnya kita juga pernah memberikan label darurat untuk vaksin polio. Dulu vaksin tersebut dibutuhkan karena belum ada yang halal. Tidak menjadikannya halal, tapi dibolehkan karena darurat melalui keputusan MUI," jelas Ma'ruf.

Jika RUU Jaminan Produk Halal yang juga akan mengatur kehalalan produk obat jadi ditetapkan, MUI mengusulkan ada sanksi bagi dokter yang memberikan obat tidak halal. Perkecualian tentunya berlaku untuk obat yang ditetapkan MUI dalam kategori darurat.

"Sanksi sosial dulu saja, akan kita umumkan kalau ada dokter memberikan obat tidak halal. Nanti kalau ada UU, sanksi bisa lebih konkret," tandas Ma'ruf.


(up/vit)