"Kalau standar kesehatannya, ya memang kita ini harus mengungsi. Karena kondisi udara kita sudah berbahaya untuk kesehatan. Ini tidak main-main," kata dr Azizman pada detikcom, Selasa (11/3) lalu. Lalu bagaimana tanggapan Kementerian Kesehatan?
Wakil Menteri Kesehatan Prof Ali Gufron Mukti mengatakan bahwa hal tersebut merupakan pendapat pribadi sang dokter. Namun untuk kebijakan mengevakuasi warga Riau hal tersebut harus dicek kembali dengan kebijakan pemerintah daerah setempat.
"Ya memang ada dokter spesialis paru yang menganjurkan untuk evakuasi. Pendapat pribadi tentu harus dicek sesuai kebijakan pemda. Tapi secara teknis akan dikonfimasi," papar Wamenkes saat ditemui usai acara seminar 'Istita'ah Kesehatan Haji', yang diselenggarakan di Hotel Manhattan, Jl Prof Dr Satrio-Casablanca, Kuningan, Jakarta, Jumat (14/3/2014).
Permasalahan untuk mengevakuasi, menurut Wamenkes, terletak pada pada banyaknya warga yang harus dipindahkan. Salah satu hal yang menjadi kekhawatirannya adalah persoalaan logistik, termasuk soal distribusi dan pengadaannya.
"Kita harus lihat secara keseluruhan. Karena kalau ribuan orang dievakuasi kan logistik dll harus dipertimbangkan. Cari tahu dulu bisa nggak dikoordinasi agar bisa diprediksi mungkin tidak dievakuasi," sambungnya.
Wamenkes menjelaskan bahwa kabut asap yang terjadi di Riau masih merupakan tanggung jawab dinas kesehatan daerah setempat. Namun ia mengatakan bahwa Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian kesehatan tentunya tidak akan diam. Ia bahkan berjanji bahwa akan membantu penanganan kabut asap tersebut.
"Jadi karena itu skala daerah, kita koordinasikan dan akan dicek kembali situasi terakhir seperti apa. Tapi sekali lagi kalau lingkup kesehatannya masih tanggung jawab dinas kesehatan. Meski begitu pemerintah pusat tidak diam, kami siap membantu," ucapnya.
(vit/vit)











































