Ancaman Wabah Malaria Saat Perantau Merindukan Kampung Halaman

Melalui Peraturan Bupati (Perbup) No 67/2013 tentang Eliminasi Malaria, pemerintah Kulonprogo telah menetapkan kebijakan terkait malaria yang ditularkan para pendatang. Ketika memasuki wilayah Kulonprogo, pendatang diwajibkan melaporkan diri ke Puskesmas atau Juru Malaria Desa untuk diambil sampel darahnya.

Begitu pun, setiap keluarga yang mengetahui adanya pendatang dari luar daerah juga diimbau sesegera mungkin melapor pada Ketua RT/RW atau Kepala Desa. Laporan tersebut akan diteruskan ke Puskesmas, lalu petugas akan datang dalam waktu kurang dari 24 jam untuk mengambil sampel darah.

Di beberapa desa di Kecamatan Kokap, warga cukup mematuhi imbauan ini. Begitu mendapat informasi tentang pendatang baik di keluarga sendiri maupun di lingkungan sekitarnya, warga langsung menghubungi petugas yang disebut Juru Malaria Desa (JMD) melalui pesan singkat (SMS).

"Karena memang sudah sering terjadi wabah, warga di sini umumnya kapok. Bukan cuma kalau ada pendatang, ada yang demam sedikit saja mereka lapor minta dicicik (diambil sampel darah)," kata Subari, petugas JMD di Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap.

Namun di tempat lain, pendatang hanya melapor jika mengalami gejala klinis malaria seperti demam dan muntah-muntah. Petugas yang mendapat laporan pun tidak selalu bisa bertemu dengan para pendatang. Karena merasa dirinya sehat-sehat saja, para pendatang menjadi kurang kooperatif. Mereka tidak merasa perlu untuk bertemu dengan petugas dan memilih berkeliling mengunjungi kerabatnya untuk bersilaturahmi, memanfaatkan masa-masa liburannya.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kulonprogo mengakui, kurangnya sosialisasi Perbup membuat penemuan kasus pada para pendatang masih belum optimal. Di tempat lain di wilayah Perbukitan Menoreh, JMD harus bekerja keras. Mereka harus aktif berburu informasi tentang adanya pendatang maupun warga dengan gejala klinis malaria.

"Tidak seperti Perda (Peraturan Daerah), Perbup tidak mengatur sanksi. Saya kira memang di situ kelemahannya," kata Slamet Riyanto, SKM, Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kulonprogo.

 

Wabah malaria di Kokap Kulonprogo yang terjadi pada tahun 2012 cukup mengejutkan, karena ketika itu wilayah tersebut hampir mencapai status eliminasi. Sejak dicanangkan Gebrak Malaria tahun 2001, Annual Parasite Incidence (API) atau jumlah kasus infeksi pada tiap 1.000 penduduk sudah mengalami penuruhan. Namun pada 2011, angkanya mendadak naik hingga akhirnya terjadi wabah di tahun 2012.

Penelitian Elsa menunjukkan adanya keterkaitan dengan berkurangnya tingkat kewaspadaan, yang terwakili oleh penurunan jumlah personel Juru Malaria Desa (JMD). Contohnya di Desa Kalirejo yang memiliki 9 dusun, dari 3 JMD pada 2007 menjadi 1 JMD pada 2010. Kondisi yang sama juga terjadi di Desa Hargotirto yang memiliki 14 dusun, dari 7 JMD menjadi hanya 3 JMD.

Sri Harjanto dari Puskesmas Kokap II sependapat dengan hasil penelitian Elsa. Menurutnya, jumlah JMD sebanyak 9 orang yang ada saat ini masih kurang mencukupi untuk menjangkau wilayah kerjanya yang mencakup 14 dusun, tersebar di Desa Hargotirto dan Desa Hargowilis. Mengingat medan yang ekstrem dan berbukit-bukit, tiap-tiap dusun idealnya memiliki 1 petugas.

Salah satu fungsi JMD adalah melakukan surveillance, pengamatan terus-menerus agar bisa segera mengetahui saat ada kasus malaria, baik pada penduduk lokal maupun pada penduduk yang bermigrasi dari dan ke daerah endemis di luar Pulau Jawa. Beban kerja yang meningkat 2-3 kali lipat akibat pengurangan jumlah JMD dinilai membuat fungsi tersebut tidak optimal.

"Bisa dibilang terlena. Ketika jumlah kasus berkurang, kewaspadaan cenderung menurun," kata Elsa Herdiana, peneliti malaria dari Departemen Parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

 

Selain medan yang luas dan berbukit-bukit, posisi geografis Kecamatan Kokap yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Purworejo Jawa Tengah juga menjadi tantangan tersendiri bagi petugas di lapangan. Di lapangan, kerja sama antardaerah tidak berjalan.

Misalnya saat dilakukan penyemprotan di satu desa, seharusnya desa yang berbatasan langsung juga melakukan langkah sama agar nyamuk benar-benar mati dan tidak hanya berpindah tempat. Kenyataannya, dua desa yang berbeda wilayah administratif tersebut tidak selalu kompak dalam menerapkan strategi pemberantasan malaria.

Begitu pula dengan migrasi penduduk. Dibandingkan saat para perantau pulang mudik, migrasi di wilayah yang berbatasan langsung relatif lebih sulit dipantau. Waktu kunjungan cenderung singkat menyulitkan petugas JMD untuk mengambil sampel darah.

Hubungan kekerabatan yang cukup dekat antara kedua wilayah juga membuat penduduk yang bermigrasi tidak merasa perlu untuk melapor ataupun melakukan tes darah di tempat tujuan. Padahal dengan posisi yang sama-sama berada di Perbukitan Menoreh kedua wilayah rentan saling menularkan malaria.

Harjanto mencatat, peningkatan jumlah kasus pada 2011 yang akhirnya menjadi wabah pada 2012 terjadi saat Kabupten Purworejo sama-sama mengalami peningkatan jumlah kasus. Angka untuk seluruh kabupaten Purworejo saat itu bahkan lebih tinggi dibandingkan jumlah kasus di Kabupaten Kulonprogo.

"Ada sekitar 1.000 kasus di Purworejo, sebagian besar terfokus di perbatasan. Saat itu, di wilayah Kulonprogo belum sebanyak itu," kata Harjanto.

 

Sebagai satu-satunya kabupaten di Dearah Istimewa Yogyakarta yang belum bebas dari malaria, Kulonprogo punya tugas berat untuk menyusul Kotamadya Yogyakarta dan 3 kabupaten lainnya yang sudah mendapatkan sertifikat eliminasi malaria dari Kementerian Kesehatan. Salah satunya dengan mengintensifkan peran Juru Malaria Desa (JMD).

"Tahun 2013 kita sebar JMD merata ke seluruh Kulonprogo, tahun ini kita konsentrasikan ke Menoreh saja. Mencakup Kecamatan Kokap, Girimulyo, dan Samigaluh," kata Slamet Riyanto dari Dinas Kesehatan Kulonprogo.

Soal target eliminasi, Slamet memilih bersikap realistis. Target eliminasi tahun 2015 untuk wilayah Jawa dan Bali seperti yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) No 293/2009 diakuinya tidak mungkin terwujud di Kulonprogo.

Eliminasi tercapai jika dalam 3 tahun berturut-turut jumlah kasus kurang dari 1 kasus/1.000 penduduk dan tidak ditemukan kasus indigenous (penularan setempat). "Kalau tahun ini saja masih ditemukan, berarti 2015 memang tidak mungkin. Target kita sekarang tahun 2018," lanjut Slamet.

Dihubungi terpisah, Kepala Sub Direktorat Malaria Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dr Asik Surya, MPPM, tidak sepakat jika dikatakan target eliminasi 2015 tidak tercapai. Sukses tidaknya eliminasi malaria harus dilihat secara utuh di seluruh wilayah Indonesia.

Asik mengatakan, saat ini ada 212 kabupaten dan kotamadya yang sudah mendapatkan sertifikat eliminasi malaria. Jika dilihat dari jumlah penduduknya, maka wilayah-wilayah tersebut telah mencakup lebih dari 50 persen jumlah penduduk Indonesia.

"Target kita sekarang, pada tahun 2015 akan ada 337 kabupaten dan kotamadya yang sudah eliminasi. Kalau itu tercapai, maka lebih dari 80 persen penduduk Indonesia sudah tercakup di dalamnya," jelas Asik.

 

Para perantau asal Kokap, Kulonprogo banyak terinfeksi malaria saat berada di tempat kerjanya di luar Pulau Jawa. Elsa dalam laporan ilmiahnya di Malaria Journal mengapresiasi adanya kepedulian dari salah satu perusahaan terkait masalah ini.

Salah satu perusahaan tambang yang mempekerjakan para perantau asal Kulonprogo disebutkan mengalami kerugian setiap kali ada karyawan yang terjangkit malaria. Produktivitas berkurang karena selama sakit, karyawan tersebut paling tidak akan absen selama 1 minggu.

Tak ingin terus merugi, perusahaan tersebut akhirnya memberikan fasilitas kesehatan seperti kelambu dan tes malaria secara rutin. Pengambilan gaji dan fasilitas mudik untuk karyawan juga harus disertai hasil tes darah oleh tenaga kesehatan.

"Saya tidak tahu nama perusahaan dan di mana lokasinya, tapi informasi ini terkonfirmasi. Saya pikir ini bagus, jadi tidak harus semuanya dibebankan pada pemerintah. Semua pihak harus terlibat dalam pemberantasan malaria," tandas Elsa. (up)