Soal Aturan Rokok, Indonesia Dinilai Ketinggalan Jauh

Jakarta - Indonesia adalah satu-satunya negara di wilayah Asia Pasifik yang belum meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Ditambah dengan peraturan dalam negeri yang longgar, industri rokok bisa tumbuh dengan leluasa.

Ahli kebijakan publik dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes), Kementerian Kesehatan, dr Soewarta Kosen mengatakan bila rokok dibiarkan berkembang maka Indonesia akan mengalami kerugian besar karena banyak masyarakat sakit dan mati prematur (meninggal di bawah usia harapan hidup). Sayangnya sampai saat ini upaya pengaturan rokok masih kurang dan jauh tertinggal bila dibandingkan dengan negara tetangga.

Baca juga: Rokok Dibatasi Bakal Bikin Negara Rugi? Ah Siapa Bilang

"Di Singapura itu pemerintahnya keras enggak boleh ada iklan rokok, enggak boleh merokok di ruang publik, dan kalau ada rokok impor mau masuk bisa ditahan itu aja sebelum mereka tanda tangan FCTC. Di Filipina dan Thailand mereka punya klinik-klinik konsultasi khusus buat para perokok yang ingin berhenti," kata dr Kosen kepada detikHealth pada Kamis (17/12/2015).

"Indonesia ketinggalan jauh sekali diberbagai sektor," lanjut dr Kosen.

Konflik kepentingan yang terjadi di kalangan pemerintah pusat disebut dr Kosen sebagai penyebab mengapa Indonesia lambat dalam hal ini. Oleh sebab itu saat ini bila memang rokok ingin dikendalikan dan konsumsinya ditekan maka pemerintah daerahlah yang bisa diharapkan.

Lewat otonomi daerah (otoda), tiap-tiap provinsi bisa berperan, misalnya lewat pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). "Mereka ada otoda bebas kan bisa menolak atau melarang apa-apa. Jadi Kawasan Tanpa Rokok itu bisa diperluas misal jadi di angkutan umum juga," tutup dr Kosen.

Baca juga: Perokok Pasif Berisiko Menopause Dini dan Kesuburan Terganggu (fds/vit)