Meski begitu, masih ada sejumlah masalah yang ditemukan di berbagai daerah terpencil tersebut yang dapat menghambat pembangunan. Ini dijelaskan oleh Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dr Andi Saguni, MA, Selasa (17/4/2018), di Pontianak, Kalimantan Barat.
"Satu sisi, aksesnya kadang tidak tersedia, kalaupun ada kualitas dari sarana prasarana belum sesuai standar, kalau menjalankan layanan kesehatan SDM (sumber daya manusia)-nya juga kurang, aksesnya terbatas dan belum sesuai standar," kata dr Andi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Masih menurut dr Andi, tingkat akses yang sulit juga tak hanya menghambat proses pembangunan fasilitas dan pelayanan kesehatan, namun juga dari segi pembiayaan.
"Kalau daerah seperti Papua itu bisa belasan miliar tetapi kalau di daerah tidak terlalu sulit bisa 10 miliar," katanya.
Pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan telah menjadi prioritas pemerintah. Terutama, presiden Jokowi juga sudah pernah mengatakan akan terus melakukan peningkatan fasilitas terutama di daerah terpencil dan perbatasan.
"Harus meningkatkan akses dan kualitasnya khususnya di daerah perbatasan di mana kita harus menimbulkan citra positif layanan kesehatan yang ada di beranda depan. Jadi seperti kata bu Menkes kemarin, kalau dulu kita yang melihat ke negara tetangga sekarang mereka yang melihat ke arah kita," ujar dr Andi.
Kini, kendala tersebut perlahan teratasi. Pembentukan tim khusus guna persebaran puskesmas juga sudah dilakukan. Masalah sumber daya manusia juga cukup terbantu dengan adanya internship dokter di daerah-daerah perbatasan. Di samping itu, daerah-daerah tersebut terus dipantau agar bisa mengelola dan menjaga fasilitas kesehatan yang sudah dibangun tersebut.
"Harus tetap diawasi dan dibina untuk pengelolaannya," tandasnya.











































