Soal Utang Rp 6 T ke Industri Obat, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyatakan tidak bermaksud menunda pembayaran pada rumah sakit. Hal ini terkait adanya utang akibat keterlambatan pembayaran pada pengusaha farmasi sebesar Rp 6 triliun.

"Tidak benar jika dikatakan ada penundaan pembayaran kepada rumah sakit. Kita bisa kena denda bila sampai menunda pembayaran," kata Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf pada detikHealth, Jumat (23/11/2018).

Baca juga: Masalah Penyediaan Obat dengan BPJS Kesehatan Bukan yang Pertama

Menurut Iqbal, rumah sakit sebetulnya menentukan sendiri industri farmasi yang diajak kerja sama. Hal ini untuk menjamin ketersediaan obat bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau umum.

Rumah sakit jugalah yang menentukan total dana yang digunakan untuk membayar jasa medis, obat, dan keperluan lain. Menurut Iqbal, hingga kini pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan kepada rumah sakit terus berlangsung.

Pembayaran dilakukan berdasar klaim dari rumah sakit yang telah disetujui BPJS Kesehatan. Besar klaim tercantum dalam Indonesia Case Based Group's (INA-CBG's) yang antara lain mencakup jasa medis, obat, bahan dan alat habis pakai.

Baca juga: Tak Bisa Urus SIM Kalau Belum Bayar BPJS Kesehatan, Mungkinkah Diterapkan?

(Rosmha Widiyani/up)