Putus Kontrak dengan BPJS, Berapa Lama RS Bisa Penuhi Syarat Akreditasi?

Jakarta - Per tanggal 1 Januari 2019, beberapa rumah sakit telah putus kontrak dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan karena belum memenuhi akreditasi yang menjadi syarat wajib.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan bahwa pihak BPJS Kesehatan sudah memberikan peringatan sebelumnya untuk bahwa kontrak kerja sama akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

"Sebelumnya sudah ada (peringatan). Seperti salah satu rumah sakit di Bekasi sudah di-warning tapi nggak patuh. Akreditasi belum rampung, sampai akhir juga nggak kunjung selesai," ujarnya kepada detikHealth, Jumat (4/1/2019).

Perpanjangan kontrak dengan melakukan akreditasi diserahkan pada setiap rumah sakit. Pihak BPJS Kesehatan pun menegaskan tidak memaksakan kehendak jika tidak ingin memperpanjang kontraknya.

Baca juga: Putus Kerja Sama, Bagaimana Nasib Pasien BPJS yang Sudah Masuk RS?

Baca juga: Sejumlah RS Setop Layani Pasien BPJS Kesehatan, Total Berapa Banyak?

Jika ingin memperpanjang pun, BPJS Kesehatan tidak memberikan tenggat waktu pada pihak rumah sakit. Namun waktu yang dibutuhkan untuk akreditasi pun disebut tidak sebentar.

"Estimasi sangat bergantung individu. Waktunya tidak dalam jangka pendek. Ada survei, kunjungan, dan lain-lain," jelas Iqbal.

Akreditasi ini sesuai dengan Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan di pasal 67 untuk fasilitas kesehatan swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dalam Permenkes No 99 Tahun 2015, seluruh rumah sakit swasta yang bekerjasama dengan BPJS harus memenuhi sertifikasi akreditasi dalam jangka waktu 5 tahun.

Baca juga: Empat RS di Malang Belum Diakreditasi, BPJS: Pelayanan Tetap Jalan

Baca juga: Langkah BPJS Soal 11 RS Terancam Tak Bisa Perpanjang Layanan

(wdw/up)