Iuran BPJS Naik Dua Kali Lipat, Menkes Pastikan Ada Pembenahan

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Peraturan Presiden (Perpres) tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja sebesar dua kali lipat yang berlaku Januari 2020.

"Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan," kata Jokowi dalam pertimbangan Perpres 75/2019 seperti dikutip, Rabu (30/10/2010).

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesahatan RI, Terawan Agus Putranto, mengatakan kenaikan BPJS Kesehatan akan sejalan dengan perbaikan dan pembenahan layanan rumah sakit. Juga, kenaikan ini diharapkan mampu menutupi defisit yang dialami BPJS Kesehatan.

Lho iya jelas, masa naik tok nggak pakai pembenahan. Pasti naik dan dibenahiTerawan Agus Putranto - Menteri Kesehatan RI

Baca juga: Tegaskan Sikap Soal dr Terawan Jadi Menkes, Ketua IDI Sebut Ada Adu Domba

"Harapan saya itu mampu menutup defisit BPJS Kesehatan, sehingga kami tinggal memperbaiki tata kelolanya, sehingga itu bisa tidak terjadi defisit lagi di kemudian hari yang akan merugikan masyarakat sendiri," kata Menkes saat dijumpai di Kantor PB IDI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).

Ia menambahkan selama keuangan rumah sakit baik maka mereka akan melakukan perbaikan yang disesuaikan dengan kemampuan tiap RS.

"Lho iya jelas, masa naik tok nggak pakai pembenahan. Pasti naik dan dibenahi," papar Menkes.

Berikut daftar iuran BPJS Kesehatan yang berlaku pada 1 Januari 2020:
1. PBI pusat dan daerah Rp 42.000 dari Rp 23.000 per bulan per jiwa
2. Kelas I menjadi Rp 160.000 dari Rp 80.000 per bulan per jiwa
3. Kelas II menjadi Rp 110.000 dari Rp 51.000 per bulan per jiwa
4. Kelas III menjadi Rp 42.000 dari Rp 25.500 per bulan per jiwa

Baca juga: IDI: Pemecatan Prof Marsis Tidak Ada Hubungan dengan Menkes Terawan

(kna/up)