Promosi Berkurang, 30% Balita Tidak Datang ke Posyandu

Jakarta -

Permasalahan gizi buruk di Indonesia tak lepas dari peran serta pemerintah dan masyarakat. Di tingkat daerah, memang sudah ada Posyandu yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada ibu dan balita. Sayangnya, belakangan fungsinya ini kurang berjalan dengan optimal.

"Terjadi penurunan persentasi balita yang datang ke posyandu. Sampai saat ini hanya sekitar 60 - 70 persen partisipasi balita yang datang ke Posyandu. Jadi bisa dibayangkan bahwa sekitar 30 - 40 persen balita tidak datang ke Posyandu. Jika ada outbreak gizi buruk itu bisa saja terjadi karena tidak terpantau," kata Dhian Dipo, Kasubdit Gizi Mikro Direktorat Gizi Kementrian Kesehatan RI dalam acara Kemitraan antara pemerintah Indonesia UNICEF dan UNI EROPA di Wisma Metropolitan II, Jakarta, Senin (29/10/2012).

Walaupun demikian, angka tersebut adalah angka rata-rata secara keseluruhan nasional. Sedangkan di tiap daerah sendiri variasinya sangat tinggi. Bahkan di daerah yang terpencil dan pelosok, angkanya hanya mencapai 30 persen. Dhian menerangkan bahwa sebelum krisis moneter, yaitu sekitar tahun 1995 sampai 1998, partsispasi balita yang datang ke Posyandu bisa mencapai sebanyak 80- 85 persen. Angka ini menurun seiring badai krisis menghempas Indonesia.

"Hal ini karena promosi Posyandu juga berkurang. Coba datang ke Posyandu, kita lihat promosi apa yang ada di sana seperti poster dan leaflet, tahun berapa itu ada? Itupun kalau masih ada. Pada posyandu yang berada di rural area, belum tentu itu masih ada," terang Dhian.

Tak hanya masalah promosi, regenerasi dan manajemen Posyandu pun terbengkalai. Dhian mengakui bahwa saat ini kader di Posyandu sudah tua-tua. Kalaupun memang ada pergantian, kader yang baru kurang mendapat pelatihan yang baik dan memadai. Pemerintah juga lebih berfokus pada pemberian makanan secara langsung atau penanganan gizi buruk sehingga Posyandu terabaikan.

Kementerian Kesehatan memang pernah memiliki program bahwa tiap Posyandu sebaiknya memiliki 5 orang kader. Namun saat ini, hanya ada 2 - 3 orang kader saja di daerah. Sehingga ketika harus melakukan konseling, kader-kader ini tentu mengalami kesulitan. Apalagi tanpa mendapat pelatihan, kader-kader yang baru tidak pernah mendapat transfer pengetahuan yang baik mengenai pendidikan gizi.

Salah satu contoh nyata adalah banyak ditemui KMS (Kartu Menuju Sehat) yang hanya difotokopi. Padahal di situ jelas tertulis bahwa tenaga kesehatan diminta meletakkan titik hasil pemeriksaan bayi di bawah garis merah. Pada hasil fotokopian, tentu saja semua garisnya berwarna hitam. Akibatnya data pemeriksaan yang diperoleh jadi tidak akurat.

Data dari Kementerian Kesehatan tahun 2007 menunjukkan bahwa 1 dari 3 anak-anak di bawah usia lima tahun di Indonesia terhambat pertumbuhan tinggi badannya atau disebut dengan stunting. Selain itu,sebanyak 1 dari 5 anak-anak di bawah usia 5 tahun juga mengalami kekurangan berat badan. Hal ini menunjukkan bahwa angka kecukupan gizi anak-anak Indonesia terbilang memprihatinkan.

"Sekarang sudah kita atasi kendalanya. Kita juga bekerja sama dengan seluruh sektor pemerintahan dan kemitraan dengan NGO. Kita mulai kembali promosi itu, kita lakukan refreshing kader sehingga mereka juga tahu bagaimana penimbangan yang benar karena ada juga yang meletakkan penimbangan lebih dari kepalanya sehingga menyebabkan penimbangan kurang akurat," papar Dhian.

Dhian menegaskan bahwa semua aspek kesehatan akan menjadi perhatian pemerintah, tidak hanya aspek promosi saja. Salah satu contohnya adalah pelatihan kepada tenaga kesehatan agar dapat melakukan konseling kepada masyarakat. Program ini terintegrasi dengan gerakan sadar gizi. Targetnya, pada tahun 2014 angka stunting akan menurun sebanyak 5 persen.

(pah/)