BKKBN: Pejabat Nikahi 'Daun Muda', Contoh Buruk Bagi Remaja

Jakarta -

Maraknya kabar tentang pejabat yang diduga menikahi anak sekolah menjadi keprihatinan tersendiri bagi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Dikhawatirkan, perilaku seperti ini memberi contoh buruk bagi remaja.

"Ya kita memang prihatin kalau banyak kasus perkawinan di kalangan remaja, yang mungkin belum mengerti apa hakekatnya mereka menikah," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKKBN, Dr Sudibyo Alimoeso, MA saat berbincang dengan detikHealth, seperti ditulis pada Jumat (24/5/2013).

Perkawinan dini, apalagi dilakukan remaja yang masih sekolah dinilai tidak sejalan dengan program Generasi Berencana (GenRe) yang digagas BKKBN. Bagi perkembangan remaja, hilangnya kesempatan untuk sekolah dan membangun masa depan karena tersita untuk mengurus rumah tangga adalah satu kerugian.

Jika perkawinan berjalan mulus, mungkin tidak akan terlalu menjadi permasalahan. Namun bila kemudian dalam perjalanan menemui hambatan kemudian berpisah, maka remaja itu akan kesulitan untuk hidup mandiri karena tidak memiliki bekal pendidikan.

Kalaupun mendapat kesempatan dibiayai sekolah oleh suami, pernikahan dini tetap tidak menguntungkan bagi program keluarga berencana. Masa reproduktif yang semakin panjang berisiko memicu kelahiran lebih banyak anak, maupun berbagai masalah kesehatan ibu dan anak.

"Berkaitan juga dengan angka kematian ibu maupun bayi, sebab hamil di usia terlalu muda selalu ada kecenderungan risiko tinggi. Kualitas anak yang dihasilkan pun biasanya memiliki berat badan rendah sebab ibunya masih dalam masa pertumbuhan sementara bayinya juga butuh nutrisi," kata Sudibyo.

Masalahnya menjadi semakin serius jika perkawinan dini juga melibatkan pejabat atau public figur yang seharusnya bisa menjadi panutan. Sudibyo menilai, masih ada kecenderungan di masyarakat untuk meniru perilaku orang-orang terkenal seperti halnya pejabat.

"Perlu ada penerapan sanksi sosial dan sanksi moral. Kadang sanksi sosial itu lebih berat. Kalau diberlakukan, itu bisa mengurangi kecenderungan masyarakat untuk mencontoh. Kalau ramai-ramai menilai itu tidak baik, kecenderungannya masyarakat juga tidak akan meniru," kata Sudibyo.

(up/inn)