Ditinggal Pendonor, Program KB Alami Kemunduran

Jakarta - Program Keluarga Berencana pemerintah sempat berhasil dan mendapat pujian dari dunia internasional. Tapi setelah dinyatakan lulus dan ditinggal oleh para pendonor, program ini justru mengalami kemunduran.

Keluarga berencana adalah program nasional yang dimulai sejak awal tahun 1970-an. Sampai saat ini hampir 94 negara datang ke Indonesia untuk bertukar pengalaman tentang bagaimana Indonesia mengelola program tersebut.

"Tahun 2004 Indonesia dinyatakan lulus oleh para pendonor dalam hal keberhasilan program keluarga berencana, sejak itu bantuan donor terhadap program keluarga berencana relatif turun," ujar Dr dr Sugiri Syarief, MPA, Ketua BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) dalam acara peluncuran Advance Family Planning di Hotel JW Marriot, Jakarta, Selasa (6/4/2010).

Dr Sugiri menjelaskan sejak tahun 1992 Indonesia mendapatkan bantuan dana dari pendonor sebesar 60 persen dan dari APBN sebesar 40 persen.

Tapi sejak Indonesia dinyatakan lulus, maka dana dari pendonor sudah tidak ada lagi dan timbul banyak tantangan. Salah satunya kekurangan dana untuk menyosialisasikan program keluarga berencana sehingga mengalami kemunduran.

Selain itu pada konferensi internasional kependudukan dan pembangunan di Kairo tahun 2009, Indonesia masuk sebagai salah satu dari 5 negara yang menyumbang pertambahan penduduk terbesar di negara berkembang yaitu India, Indonesia, Pakistan, Brasil dan Nigeria.

Kegagalan pengendalian penduduk ini tentu saja akan berdampak pada penduduk dunia secara keseluruhan.

"Data menunjukkan sejak tahun 1997 mulai terjadi perlambatan penurunan tingkat kelahiran maupun peningkatan keikutsertaan masyarakat terhadap program KB," ujar Dr Sugiri.

Dari 504 kabupaten kota yang ada di Indonesia, sekitar 15 persen yang tidak menerapkan program keluarga berencana adalah daerah-daerah yang mengalami pemekaran. Hal ini disebabkan masyarakat berpikir bahwa daerahnya masih luas, sehingga tidak masalah jika menambah satu anak lagi.

Karena berkurangnya bantuan terhadap program KB, maka yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah bantuan advokasi di kabupaten kota dan menyosialisasikan kembali prgram KB.

Hal ini karena pemerintah daerah menilai program KB kurang menghasilkan uang, sehingga pemerintah daerah lebih mengutamakan program-program yang dapat menghasilkan uang. Itulah sebabnya dibutuhkan bantuan yang dapat menadvoaksi masyarakat mengenai pentingnya KB.

Untuk membantu menyosialisasikan program KB ini, Indonesia mendapatkan bantuan berupa advokasi dari Bill and Melinda Gates Foundation dan juga David and Lucile Packard Foundation berupa Advance Family Planning (AFP).

"Indonesia merupakan negara yang menjadi fokus bagi AFP, hal ini karena Indonesia telah mengimplementasikan program keluarga berencana yang paling sukses diantara negara berkembang lainnya," ujar Duff Gilespie, direktur proyek AFP dan juga profesor di Gates Institute of Johns Hopkins University.

AFP ini akan membantu pemerintah memberikan advokasi berupa konsultasi, bagaimana mengadvokasi masyarakat agar mau menjalani program keluarga berencana sehingga nantinya masyarakat menjadi sadar betapa pentingnya KB itu.

"Saya menyambut baik hal ini dan diharapkan bantuan ini dapat membantu pencapaian program MDGs di tahun 2015 nanti terutama dalam poin ke 5 yaitu pencapaian akses universal atas kesehatan reproduksi di Indonesia," ujar Menkes Dr Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH.DR.PH.

Menkes menambahkan diharapkan nantinya terdapat penurunan masyarakat yang tidak menggunakan KB dari 9,1 persen menjadi 5 persen, dan juga akses masyarakat untuk mencapai KB akan semakin baik lagi. Hingga kini sudah ada 8721 puskesmas, 22.337 puskesmas pembantu dan 5.996 poskesdes (pos kesehatan desa) yang menyediakan pelayanan KB.

(ver/ir)