.webp)
Bagaimanapun, langkah radikal yang ditempuh pemerintah Namibia itu telah memicu kontroversi. Pemandulan secara sepihak dinilai telah melanggar hak-hak reproduksi para wanita yang mengidap HIV.
Merasa haknya dirampas, para korban yang terdiri dari 3 wanita itu tidak tinggal diam. Dikutip dari Foxnews, Kamis (2/6/2010), gugatan telah didaftarkan di Pengadilan Tinggi dan untuk pertama kalinya sidang akan digelar pada Jumat pekan ini.
Pemerintah Namibia sendiri mengaku tidak gentar menghadapi gugatan tersebut. Langkah sterilisasi atau pemandulan itu diklaim telah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.
Sementara itu dukungan terhadap para korban terus mengalir. Sejumlah demonstran saat ini menduduki 2 rumah sakit milik pemerintah dan akan bertahan hingga sidang digelar.
Sedikitnya 40 demonstran berada di RS Katutura di ibukota negara, membentangkan spanduk dan membagi selebaran berisi dukungan. Di tempat terpisah, pasien dan pengunjung salah satu rumah sakit di Windhoe juga menggelar demo serupa.
Salah satu pengunjuk rasa, Vicky Noa mengatakan demo ini dilakukan untuk menuntut penanganan medis yang adil bagi perempuan. Meskipun mengidap HIV, pasien seharusnya mendapat perlakuan yang sama dan bermartabat.
"Jika kami merasa takut akan dimandulkan, kami tidak akan menggunakan jasa rumah sakit sama sekali. Kami tidak ingin kehilangan hak-hak keibuan kami," ungkap Noa.
Salah satu aktivis Women's Health Network, Veronica Kalambi membenarkan bahwa hak-hak wanita di sebuah institusi kesehatan sering dilanggar. Wanita pengidap HIV mengharapkan sistem kesehatan yang akuntabel dalam menangani
pelanggaran tersebut.
Pemandulan merupakan langkah radikal yang ditempuh untuk menekan tingkat penyebaran HIV. Cara ini setidaknya dapat mencegah penularan dari ibu ke janin.
UNAIDS memperkirakan jumlah pengidap HIV di Namibia mencapai 200.000 orang, atau sekitar 20 persen dari seluruh populasi. Angka ini menjadikan negara di wilayah selatan Afrika ini sebagai salah satu negara dengan pengidap HIV terbanyak.
(up/ir)
