Pesan IDI pada Menkes yang Baru

Jakarta -

Nafsiah Mboi terpilih menjadi Menteri Kesehatan yang baru. Dengan masa jabatan yang cukup singkat, yaitu 2,5 tahun, Nafsiah diingatkan untuk terus memperjuang sektor publik kesehatan.

"Kita tunggu saja program beliau. Beliau akan melanjutkan program yang telah ada. Yang baru dan mendesak adalah sistem penjaminan sosial. Menkes harus mengupayakan sistem yang bersinergis dengan sistem penjamianan sosial. Ini adalah hal yang sangat penting dan harus dprioritaskan karena sudah mendesak," kata dr Zaenal Abidin, MH Kes, Presiden Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ketika dihubungi detikHealth, Rabu (13/6/2012).

Mengenai penjaminan sosial atau akrab disebut BPJS ini, dr Zaenal menuturkan ada usulan mengenai layanan dokter keluarga, yaitu setiap dokter dibagi sesuai kliniknya untuk menangani masing-masing 2.500 - 3000 pasien.

Tapi ide ini hanya bisa dilakukan jika sudah ada aturan mengenai BPJS. Itu pun hanya bisa dilakukan di daerah perkotaan sedangkan di daerah pelosok sangat sulit karena masalahnya lebih rumit. Misalnya, di daerah pelosok ada pulau yang hanya dihuni 50 orang dan aksesnya menuju ke sana sangat sulit.

Hal lain yang tak kalah penting adalah besaran biaya yang yang dialokasikan untuk memenuhi seluruh kebutuhan kesehatan dasar masyarakat Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dibutuhkan biaya yang sangat besar. Namun anggaran yang ada sangat terbatas.

"UU Kesehatan mengamanatkan untuk mengalokasikan 5% anggaran di luar gaji pegawai pada bidang kesehatan, namun saat ini hanya 2,7% yang dialokasikan. Menteri kesehatan yang baru harus kuat memperjuangkan kenaikan alokasi anggaran ini. Jika berhasil mengegolkan ini, maka yang lain akan mengikuti," kata dr Zaenal.

Dr Zaenal percaya bahwa sektor kesehatan akan bisa memenuhi harapan masyarakat, yaitu tercapainya keadilan sosial. Pada nantinya, tidak akan ada lagi masyarakat yang berteriak kurangya sanitasi, penyakit menular dan sulitnya mendapat akses kesehatan. Oleh karena itu, sektor publik harus sangat diperhatikan.

Meskipun waktu yang diberikan cukup singkat, dr Zaenal yakin bahwa kemenkes mampu mempersiapkan sistem yang kuat untuk mendukung terlaksananya BPJS pada awal 2014 nanti.

"2,5 tahun adalah waktu yang singkat. Tapi kita harus bisa mempersiapkan segala sesuatunya dalam waktu sesingkat itu. Kementrian kesehatan harus mempersiapkan sistem pendukung agar sistem penjaminan sosial bisa berjalan baik memenuhi kebutuhan kesehatan sektor publik," pungkas dr Zaenal.

 

 

 

 

(pah/ir)