Program KB 'Macet' Sejak Otonomi Daerah karena Kurang Komitmen

Jakarta - Saat pemerintahan Orde Baru, Indonesia sempat menjadi teladan dunia dalam hal pengendalian jumlah penduduk. Sayang, beberapa tahun belakangan prestasi tersebut meredup atau malah bisa dibilang merosot. Kacamata analisis menerawang jauh ke masa mulai berlakunya otonomi daerah.

Sejak mulai digaungkan pada tahun 1970-an, program KB memiliki moto yang sama, 'Dua Anak Cukup'. Pencapaian yang pernah diraih terbilang mengagumkan. Sejak mulai dicanangkan, angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR) di Indonesia mengalami penurunan signifikan.

Pada tahun 1971, angka TFR Indonesia adalah 5,6 anak per wanita. Artinya, tiap wanita Indonesia rata-rata melahirkan atau memiliki 5,6 anak. Di tahun 2002, angkanya anjlok menjadi 2,6 anak per wanita. Sayang, angka ini kemudian stabil hingga tahun 2012. Program KB mengalami stagnasi.

"Sebagian kalangan mengasosiasikan fenomena ini dengan pendelegasian kewenangan pengelolaan program KB dari Pusat ke Kabupaten dan kota yang cenderung terlambat, yaitu baru dilakukan pada tahun 2004," kata dr Fasli Djalal, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam rilis yang diterima detikHealth.

Dalam acara Pembukaan Kongres Nasional Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) ke-12 di Kupang, Kamis (5/9/2013), Fasli menjelaskan bahwa hal tersebut berdampak pada berkurangnya perhatian dan komitmen pemerintah kabupaten atau kota terhadap program KB.

Berdasarkan kebijakannya, kapasitas kelembagaan dalam program KB menurun bervariasi di seluruh daerah di Indonesia. Fasli menuturkan sebanyak 82 persen komposisi kelembagaan KB di tingkat kabupaten merupakan lembaga atau badan. Sebanyak 16 persen lainnya berupa kantor dan 2 persen sisanya adalah dinas.

Selain itu, hampir 91 persen lembaga KB di tingkat kabupaten dan kota digabungkan dengan 1 atau 2 sektor pelayanan publik. Praktis hanya ada 9 persen saja lembaga KB yang benar-benar utuh. Akibatnya, jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) pun menurun hingga 75 persen.

Tak hanya itu. Hasil asesmen Biro Perenceanaan BKKBN pada tahun 2012 terhadap sampel representatif 15 kabupaten atau kota di Indonesia menemukan, rentang anggaran APBD di tingkat kabupaten atau kota untuk program KB hanya berkisar 0,04 sampai 2 persen.

"Dengan kata lain, komitmen pemerintah kabupaten dan kota tentang pentingnya penggarapan bidang KB masih sangat kecil atau minim apabila dibandingkan prioritas pembangunan yang lain," ungkap Fasli.

Karena kini program KB tak bisa bergerak tanpa peran serta pemerintah daerah, BKKBN merancang program komunikasi, informasi,dan edukasi KB yang sesuai dengan kesehatan mandiri. Pasalnya, ternyata banyak masyarakat yang tahu pentingnya program KB, namun masih enggan menerapkannya.

(pah/)