.webp)
"Tempat pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, dll) bisa saja sudah berusaha memasangkan KB pada ibu yang baru melahirkan. Tapi kenyataannya apa? Ada ibu yang masih di berusia 16 tahun, belum punya KTP, padahal itu syarat administrasi. Bisa juga diganti dengan surat keterangan nikah, tapi ternyata nikahnya nikah siri. Nah, terus bagaimana mau pasang KB?" kata dr Ekarini Aryasatiani, Sp.OG(K)., seorang konsultan obstetri dan ginekologi bidang peminatan uroginekologi.
Hal tersebut ia ungkapkan dalam seminar publik Quo Vadis Angka Kematian Ibu?, di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan ditulis pada Selasa (19/11/2013).
dr Jualianto Witjaksono AS., MGO., Sp.OG(K)., Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bahkan mengakui upaya penerapan program KB memang masih terhambat berbagai kesulitan. Ia pun mengisahkan sebuah penelitian yang pernah dilakukan BKKBN.
"Sekitar 50 persen dari seluruh pasangan yang sudah mempunyai 2 orang anak, mengaku tidak mau punya anak lagi kemudian memasang KB. Tapi kebanyakan dari mereka justru drop out, alias punya anak lagi. Itu kan berarti anaknya di luar rencana. Program KB-nya gagal," jelasnya.
Rupanya bukan hanya upaya pemasangan yang terganjal kendala, ternyata jenis KB yang dipasangkan pada pasien pun masih banyak yang salah sasaran. Misalnya, imbuh dr Julianto, bisa dipasangkan implan atau IUD ternyata hanya diberi pil atau suntik. Padahal jenis yang berbeda tersebut juga menentukan masa efektif KB tersebut dalam tubuh.
(/)
