.webp)
"Dulunya sistem jaminan kesehatan kan profit oriented, tapi sekarang jadi non-profit. Mindset tentu berubah dan ini harus kita awasi bersama," papar Ali, ditemui dalam silaturahmi sosial: 'Implementasi Jaminan Kesehatan Bagi Seluruh Rakyat Tanpa Batasan', yang diselenggarakan di Wisma Antara, Jakarta, Selasa (4/2/2014).
Dilanjutkan oleh Ali, implementasi program yang dilaksanakan BPJS yang komprehensif ini pasti memang akan penuh dengan dinamika. "Kita harus hadapi bersama. Ada lubang-lubang ya sama-sama kita tutup, jangan dibuka-buka, belum tentu memperbaiki," tegasnya.
Beberapa konflik yang mulai timbul dari evaluasi satu bulan pelaksanaan JKN di antaranya masalah kepesertaan, pelayanan kesehatan, pendanaan, dan organisasi manajemen. Yang paling sering dilaporkan misalnya banyak masalah teknis yang membuat beberapa pasien ditolak oleh fasilitas kesehatan, terutama tingkat kedua atau rumah sakit.
Menanggapi hal ini, Ali kembali mengatakan bahwa hal-hal ini akan kembali dikaji dan diperbaiki untuk perbaikan pelayanan di masa depan. "Ya, sebetulnya kan ada tiga komponen, BPJS Kesehatan, rumah sakit, dan masyarakat sendiri sebagai peserta. Kemenkes disini berposisi sebagai penengah, jadi wasitnya, ini masukan yang sangat baik. Memang kita perlu amati hal-hal seperti ini," terang Ali.
Yang pasti Ali menjamin setiap proses perbaikan sistem BPJS akan transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. "Kami dari Kemenkes selalu terbuka kok dengan perbaikan. Semua demi rakyat. Tidak ada yang kami tutup-tutupi," ungkapnya.
Komposisi masyarakat Indonesia yang tinggi, dengan variasinya yang beragam, banyaknya jumlah kepulauan, dan perkembangan pembangunan yang luar biasa, Ali menilai dinamika dan kompleks permasalahan masih dalam tahap wajar.
(ajg/vit)
