.webp)
Menurut Dr. Emi Nurjasmi, M.Kes, ketua pengurus pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI), hambatan ini disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kurangnya dukungan untuk program KB ini. KB dinilai membutuhkan dukungan yang besar agar bisa berjalan dengan baik.
"Banyak faktor yang menghambat KB ini. Pelayanan KB kan bukan hanya menjadi tugas bidan saja, melainkan juga banyak pihak. Butuh support yang besar dari daerah, misalnya," tutur Dr. Emi saat ditemui pada acara Pemantapan Program Bidan Delima dalam rangka Revitalisasi Program Keluarga Berencana (KB) yang dilangsung di Kantor Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Rabu (19/3/2014).
Dr. Emi mengungkapkan bahwa otonomi daerah yang ada di Indonesia juga bisa dikatakan yang menjadikan kurangnya dukungan daerah terhadap hal-hal sederhana seperti KB ini. Ia sangat menyayangkan kondisi seperti ini.
"Padahal dulu kan Indonesia sangat sukses dalam menjalankan program KB. Pada era 1970-an hingga 1980-an, program KB di Indonesia bahkan menjadi model acuan beberapa negara, bahkan dunia," ujar Dr. Emi.
"Dulu itu juga kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ada di daerah-daerah, tapi sekarang cuma ada di Jakarta. Inilah yang membedakan dulu dengan sekarang," imbuhnya.
Kendati demikian, Dr. Emi tidak melepaskan adanya budaya yang kuat di masyarakat Indonesia sebagai salah satu penghambat terbesar program KB ini. Menurutnya, budaya 'banyak anak banyak rezeki' adalah hal yang belum bisa dilepaskan di sebagian besar masyarakat Indonesia.
"Dari sisi masyarakat, bisa dikatakan bahwa masih ada budaya 'banyak anak banyak rezeki'. Itu kan yang juga menghambat," ungkap Dr. Emi.
Menurut Dr. Emi, hal ini tidak terlepas dengan kondisi di mana perempuan tidak bisa mengambil keputusan sendiri jika ingin ikut program KB sehingga harus meminta izin suami. Dan sayangnya tidak semua suami mau memberikan izin untuk ikut KB.
(vit/vit)
