Hal ini diungkapkan oleh Dr. Emi Nurjasmi, M.Kes, ketua pengurus pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Menurutnya, keberadaan bidan di wilayah Indonesia bagian timur masih sangat jarang sehingga kebutuhan akan bidan pun belum terpenuhi dengan maksimal.
"Di Indonesia timur (kebutuhan bidan) masih belum terpenuhi. Semua desa yang menjadi target dari pemerintah, di mana diharuskan setiap desa ada satu bidan, nah itu di Indonesia timur belum bisa terpenuhi," ungkap Dr. Emi kepada detikHealth saat ditemui pada acara Pemantapan Program Bidan Delima dalam rangka Revitalisasi Program Keluarga Berencana (KB) yang dilangsung di Kantor Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan ditulis pada Kamis (20/3/2014).
Dr. Emi menambahkan bahwa keberadaan bidan saat ini, khususnya yang disebut bidan praktik mandiri (BPM), lebih banyak berada di wilayah Indonesia bagian barat dan tengah. Maka inilah salah satu alasan mengapa salah satu program IBI, yaitu bidan delima, belum bisa mengarah pemantapan programnya ke wilayah-wilayah timur Indonesia, seperti NTT, Maluku, atau Papua.
Lantas, bagaimana yang dilakukan IBI selaku organisasi profesi dalam menanggapi masalah ini? Apakah IBI sendiri memungkinkan adanya tindakan transfer bagi para bidan untuk memenuhi kebutuhan bidan di wilayah timur Indonesia, seperti yang lazim terjadi di bidang profesi kedokteran?
"Kalau ada permintaan dari daerah-daerah, IBI pasti memfasilitasi. Kami kan sebagai organisasi mempunyai jaringan dengan anggota. Jadi kalau ada kebutuhan di Maluku atau ada peluang di Gorontalo, kami pasti akan menginformasikan ini kepada para bidan," tuturnya.
Dengan adanya upaya ini, diharapkan bidan-bidan kan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia hingga nantinya target untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi pun bisa dicapai. Karena biar bagaimana pun, menurut Dr. Emi angka kematian ibu dan bayi Indonesia merupakan yang tertinggi di ASEAN.
(vit/vit)











































