Soal Layanan Gawat Darurat, Menkes Akan Kumpulkan RS Swasta di Jakarta

Jakarta - Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 119 memang baru berjalan dua tahun. Meski keberadaannya cukup membantu, namun masih banyak PR (Pekerjaan Rumah) yang harus diselesaikan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Kepala Unit Gawat Darurat Dinas Kesehatan DKI Jakarta Iwan Kurniawan mengatakan bahwa salah satu permasalahan utama SPGDT adalah kurangnya RS yang bekerja sama dengan Dinkes. Sehingga banyak pasien gawat darurat yang sulit mendapatkan kamar atau pelayanan kesehatan jika RS pemerintah sedang penuh.

"Intensitas panggilannya saja 15.000-20.000 kali per hari. Sementara rumah sakitnya tidak mencukupi, kami harap pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dapat membantu agar rumah sakit swasta dapat pula terintegrasi dengan sistem kami," tutur Iwan pada dialog kunjungan kerja Menkes dan Plt Gubernur Basuki Tjahja Purnama di Puskesmas Kecamatan Tebet, Jalan Dr Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2014).

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi berencana mengumpulkan seluruh RS swasta tipe A dan B di DKI Jakarta untuk memberi penjelasan tentang manfaat terintegrasi dengan pemerintah. Caranya adalah membuat mereka untuk ikut terintegrasi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan.

"Kita kumpulkan saja nanti mereka rs swasta tipe A dan B, untuk diberi arahan dan penjelasan soal integrasi ini," tutur Menkes pada kesempatan yang sama.

Sementara itu, Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes Prof Akmal Taher mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan penjajakan untuk membuat call center nasional dengan nomor 119. Rencananya, call center tersebut akan dibuat melalui sistem regional atau per wilayah.

"Kami melalui BUK memang sudah merencanakan ada call center gawat darurat nasional. Menggunakan nomor 119 tadi. Jadi kalau ditelepon dari Papua atau Aceh, akan tersambung ke call center regionalnya," tutur Prof Akmal.

Kendati begitu, pembuatan call center nasional tersebut bukan tanpa hambatan. Prof Akmal mengatakan bahwa biaya serta tarif pemasangan call center tersebut masih sangat besar. Ia mengatakan pihaknya sedang melakukan negosiasi dengan perusahaan telekomunikasi nasional.

"Ya masalahnya tarifnya memang besar dan mahal. Tapi kita masih negosiasi terus dengan telkomsel," tutur Prof Akmal.

(up/up)