Bantuan pun berdatangan dari segala penjuru mulai dari persediaan sarung tangan dan makanan dari negara-negara lain hingga bantuan relawan tenaga kesehatan dari organisasi relawan Internasional. Namun, ada satu yang menjadi pertanyaan mengganjal, ada di mana perwakilan Organisasi Kesehatan Internasional (WHO)?
Lugli, salah satu relawan dari organisasi Medecins Sans Frontieres (MSF) mengatakan bahwa dia termasuk relawan yang pertama kali datang ketika Ebola muncul di Guinea Maret lalu. Ada di lapangan selama kurang lebih delapan bulan hingga sudah jatuh hampir 3.500 korban, ia tidak pernah melihat satu orang pun perwakilan dari WHO.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Presiden MSF Joanne Liu mengatakan hal yang sama. Ia mengatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya tidak kuat jika harus melawan Ebola sendirian. Ia pun mempertanyakan keberadaan WHO yang dinilainya kurang responsif, padahal situasi di Afrika sudah memasuki tahap krisis.
"Di mana WHO? Tidak ada perwakilan mereka yang turun ke lapangan dan memberikan pengarahan sebagaimana mestinya. Tak ada yang mereka lakukan selain memberikan bantuan obat dan sarung tangan," tutur Liu.
Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon pun akhirnya turun tangan. Meski WHO masih di termasuk organisasi yang berada di bawah naungan PBB, ia menilai bahwa respons dan reaksi yang dilakukan WHO untuk menangani kasus Ebola di Afrika sangat lambat. Akhirnya ia memutuskan untuk membentuk satuan tugas (satgas) khusus PBB untuk menangani Ebola di Afrika.
Tak tinggal diam ketika dikritik, Direktur Jenderal WHO Margaret Chan pun angkat bicara soal hak dan kewajiban WHO. Menurutnya, WHO tak mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan tenaga maupun mengirimkan perwakilan ke lapangan.
Selain itu, ia juga menyalahkan sistem pelayanan kesehatan yang buruk di negara-negara terinfeksi. Belum lagi respons negatif dan sikap masyarakat yang tak kooperatif. Menurutnya, hal itulah yang membuat Ebola akhirnya merebak tak terbendung.
"Tugas kami bukanlah membuatkan klinik dan mengatur apa yang harus dilakukan di lapangan. Kami hanya berwenang untuk memberikan saran kepada negara yang bersangkutan tentang bagaimana seharusnya mereka menangani suatu kasus tertentu," tutur Chan.
(rsm/vit)











































