JKN yang telah hampir satu tahun berjalan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dikatakan oleh berbagai pihak memang masih butuh penyempurnaan. Oleh karena itu dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo, KIS diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh JKN.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, beserta kementerian terkait lainnya pada hari Rabu (29/10/2014) melakukan rapat koordinasi pertama untuk membicarakan hal tersebut.
Puan mengatakan pada saat mulai berlaku, KIS tentunya akan berbeda dari JKN bukan hanya sekedar ganti nama saja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selama ini JKN memang diketahui belum menanggung semua kebutuhan kesehatan masyarakat. Seperti korban kecelakaan atau bencana misalnya yang selama ini terpaksa ditanggung pemerintah daerah lewat jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).
Menteri Kesehatan Prof Dr dr Nila F. Moeloek, SpM(K), yang turut hadir dalam acara mengatakan KIS nantinya akan menanggung penerima bantuan iuran (PBI) dari JKN ditambah masyarakat miskin dan pramiskin yang belum menerima bantuan.
"Ya jadi memang ada kekurangan dan kita akan tingkatkan sesuai jumlah yang seharusnya," tambah Nila.
Untuk detail berapa jumlah anggaran yang disiapkan, Nila belum bisa memberikan jawaban yang pasti. Ia mengatakan dirinya beserta kementerian yang lain masih akan membahas hal tersebut dalam rapat mendatang.
(up/vit)











































