Izin Produksi Dicabut, Obat Berteknologi Nuklir Langka di Indonesia

Jakarta - Obat dengan menggunakan teknologi nuklir bernama radioisotop biasa digunakan oleh para dokter spesialis nuklir untuk mendiagnosis berbagai macam penyakit. Teknologi ini sudah ada di Indonesia dan telah digunakan di sekitar 15 rumah sakit.

Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Prof Dr Djarot Sulistio Wisnubroto mengatakan teknologi obat radioisotop sangat bermanfaat dan kemungkinan adalah alat diagnosis paling efektif.

Berbeda dengan teknologi nuklir lainnya seperti alat-alat radiologi yang digunakan secara eksternal. Obat radioisotop digunakan dengan cara dimasukkan ke dalam tubuh.

"Jadi dia disuntikkan ke dalam tubuh dan kemudian difoto. Hasilnya bisa memberikan citra di dalam itu penyakitnya apa saja. Bisa macam-macam kanker, jantung, tulang, paru, dan liver dapat diketahui. Ini mungkin alat diagnosis paling ampuh saat ini," ujar Djarot saat ditemui di BATAN, Mampang, Jakarta Selatan, Jumat (21/11/2014).

Akan tetapi, obat yang ampuh ini dikatakan oleh Djarot kini sedang mengalami kelangkaan. Kelangkaan terjadi akibat produsen tunggal obat, PT Industri Nuklir Indonesia (INUKI) dicabut izin produksinya.

Izin dicabut oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) karena PT INUKI dinilai tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk terus memproduksi obat. Djarot mengatakan memang fasilitas yang ada di PT INUKI mengalami penuaan dan butuh dana untuk memperbaikinya.

"Jadi obat isotop itu hanya bisa diproduksi di reaktor nuklir dan itu harus diolah lagi. Karena mereka menghadapi penuaan fasilitas sehingga oleh Bapeten izinnya dicabut," tambah Djarot.

Oleh karena itu, Djarot berharap pemerintah khususnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat membantu PT INUKI untuk bangkit memproduksi obat lagi. Sebab ada ratusan pasien yang menggunakan obat tersebut dan kini harus bergantung dengan obat isotop impor yang harganya bisa dua kali lipat.

"RSHS (Rumah Sakit Hasan Sadikin) Bandung dia harus mengelola sekian ratus orang yang memanfaatkan radioisotop untuk diagnosis. Ini yang jadi kekhawatiran kita dan kita komunikasi dengan Kementerian Kesehatan dan BUMN supaya kita bisa kembali produksi dalam negeri," tutup Djarot.

(vit/vit)