'Bangun' Program KB, BKKBN Daerah Harus Lebih Sering Bertemu RS dan Dinkes

Jakarta - Program Keluarga Berencana (KB) tidak sekadar bermanfaat untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, tapi juga meningkatkan kualitas penduduk. Oleh sebab itu, semua komponennya dinilai harus lebih aktif, terutama yang berada di daerah.

Demikian disampaikan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Prof. Dr. dr. Fasli Jalal, SpGK. Ph.D M.Kes, usai menghadiri acara paparan studi Universitas Gadjah Mada di Gedung BKKBN Pusat, Jl Permata Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (22/1/2015).

Di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat ini, program KB memang masih berjalan. Namun studi lapangan yang dipaparkan oleh tim peneliti Universitas Gadjah Mada menemukan bahwa layanan KB di dalam JKN dan di luar JKN di banyak daerah belum terlalu dirasakan oleh masyarakat maupun stake holder setempat.

Ini karena sistem yang sudah ada masih tak 'seragam' antara di satu provinsi dengan provinsi lainnya. Selain itu, Jamkesda yang lebih dahulu dicanangkan dibandingkan JKN, masih menjadi prioritas di beberapa daerah seperti Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Jayapura dan Nusa Tenggara Timur.

"Dulu KB berhasil karena ada kader di desa-desa. Dia bisa bagi-bagi pil, ada juga perawat yang bisa melakukan KB injeksi. Kita harap semua akan bersinergi terus," ungkap Fasli.

Sebagai program yang masih baru, Fasli menilai wajar jika masih terjadi kesalahan-kesalahan kecil terkait aturan dan kebijakan pada sistem JKN. Ke depan pihaknya akan terus memperbaiki segala perbedaan tersebut.

"Baru 1 tahun wajar banyak kesalahan-kesalahan. Yang pasti, saya akan meminta supaya jajaran BKKBN di kabupaten/kota untuk lebih sering bertemu. Ya misalnya antara rumah sakit, dinas kesehatan, para provider dan organisasi profesi, bisa bertemu secara rutin sehingga keraguan-keraguan yang ada bisa terjawab," tegasnya.

(ajg/vit)