Selasa, 28 Jul 2015 10:51 WIB

Hari Hepatitis Sedunia

BPOM Diminta Percepat Proses Penyediaan Obat Hepatitis C Murah

Firdaus Anwar - detikHealth
Foto: An Uyung
Jakarta - Sekitar 150 orang dari Koalisi Obat Murah pada Selasa (28/7/2015) aksi damai di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Mereka menuntut agar izin edar obat generasi baru untuk Hepatitis C segera diturunkan.

Sofosbuvir adalah obat terbaru untuk Hepatitis C yang tingkat keberhasilannya dikatakan sampai 95 persen dan minim efek samping, dikeluarkan industri farmasi Gilead di Amerika Serikat. Namun obat tersebut belum mendapat izin edar BPOM. Koalisi Obat Murah pun meminta agar BPOM segera mengeluarkan izin edar.

Obat Hepatitis C sebetulnya sudah ada yang tersedia yaitu kombinasi pegylated interferon dan ribavarin. Namun obat tersebut dirasakan pasien memiliki efek samping berat seperti misal depresi, hilang kendali tubuh, serta demam. Menurut Koalisi Obat Murah, kemungkinan sembuh dengan kombinasi pegylated interferon dan ribavarin dikatakan lebih kecil, yakni sekitar 60 persen.

"Sudah ada obat namanya interferon namun mahal sekitar Rp 80 juta. Meski bisa diakses JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) tapi efek sampingnya dirasa sangat berat untuk tubuh," ujar seorang demonstran pengidap Hepatitis C, Ayu, di depan kantor BPOM, Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat.

Baca juga: Obat Hepatitis Masih Sangat Mahal, Pemerintah Didesak Turun Tangan

Koalisi Obat Murah berharap Sofosbuvir masuk dalam mekanisme fast track di BPOM sehingga bisa segera mendapatkan izin edar. Setelah itu, obat ini didorong agar masuk dalam Formularium Nasional sehingga bisa ditanggung JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

Menanggapi hal ini Kepala Biro Hukum dan Humas BPOM Budi Djanu Purwanto mengatakan obat Sofosbuvir, tak bisa sembarangan diizinkan. Obat harus dilihat prosedur hukum, khasiat, dan keamanannya sebelum bisa didapatkan oleh pasien.

"Terkait dengan produk liability, tanggung jawab, harus ada industrinya di Indonesia. Kalau ada apa-apa nanti siapa yang harus digugat? Nggak bisa gugat ke Amerika karena secara hukum berbeda. Kecuali dia melisensikan produknya ke industri farmasi dalam negeri lalu didaftarkan," kata Budi saat menerima perwakilan demonstran.

"Silakan daftar tapi ikuti hukum di negeri tercinta ini. Kita nggak mau bekerja kemudian dituntut karena obat ini kan dikonsumsi dan akan ada efeknya untuk tubuh," pungkasnya.

Baca juga: Angka Kematian karena Hepatitis 3 Kali Lebih Tinggi dari HIV-AIDS (fds/vit)