Sedang Blusukan, Dirut BPJS 'Dicurhati' Nenek-nenek

Jakarta - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dr Fahmi Idris 'disemprot' seorang nenek ketika blusukan di daerah Galur, Cempaka Putih. Nenek tersebut menyampaikan kekecewaannya terkait pelayanan kesehatan menggunakan BPJS yang ia terima.

Lusi (71), adalah seorang pensiunan dan pemegang kartu ASKES. Sesuai dengan undang-undang, pemegang kartu ASKES secara otomatis menjadi peserta BPJS. Meski begitu, ia mengeluhkan beberapa pelayanan kesehatan BPJS yang tidak sebagus ketika masih bernama PT ASKES.

"Saya mau kritik Pak. Saya berobat di Rumah Sakit Dharmais, ternyata ada yang tidak di-cover sama BPJS," ujar Lusi dengan nada keras kepada Fahmi, di Indomaret Cempaka Putih, Jl Cempaka Putih Raya, Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2015).

"Antre setengah 6 pagi, sudah ada 300. Kalau datang 8.30, itu sudah tutup. Bayangin, nggak bisa langsung ketemu dokter. Waktu saya di Askes nggak kayak gini," imbuhnya.

Keberadaan Fahmi sendiri saat itu sedang 'blusukan' memperkenalkan metode pembayaran baru iuran BPJS. Melalui metode Payment Point Online Bank (PPOB), peserta bisa membayar iuran di outlet tradisional atau minimarket.

Mendapat kritikan pedas secara tiba-tiba, Fahmi tampak kaget. Namun dengan tenang ia memberikan penjelasan kepada Lusi bahwa pelayanan yang diberikan sudah sesuai peraturan yang berlaku.

"Memang ada obat yang tidak dijamin. Itu ada di Perpres," ungkap Fahmi dengan nada tenang.

Dalam perbincangannya dengan wartawan, Fahmi tidak menampik adanya kekurangan pada layanan dan fasilitas BPJS Kesehatan sehingga membutuhkan penyempurnaan. Namun menurutnya ada beberapa hal yang perlu diluruskan.

Untuk antrean yang panjang dan lama, Fahmi mengatakan hal ini terjadi karena peserta melompati prosedur berobat. Sesuai peraturan, peserta yang memperoleh rujukan dari fasilitas kesehatan primer (klinik dan puskesmas) harusnya dirujuk ke faskes sekunder (rumah sakit setingkat RSUD).

Namun yang terjadi di lapangan, peserta langsung berobat ke faskes tertier (rumah sakit rujukan nasional seperti RSCM atau RS Dharmais) setelah memperoleh rujukan dari puskesmas. Akibatnya, penumpukan pasien pun terjadi di rumah sakit-rumah sakit tersebut.

"Ibu (Lusi) kan sebelumnya ikut Askes karena pensiunan PNS. Begitu dari Puskemas langsung loncat ke faskes tersier di RS Dharmais, padahal bisa ke faskes sekunder. Akibatnya, antre panjang," kata Fahmi.

Terkait adanya obat yang tidak ditanggung, Fahmi mengatakan BPJS menjamin seluruh obat yang termasuk dalam formularium nasional (fornas) dan terdaftar di e-catalog. Namun ada beberapa obat jenis tertentu atau obat baru yang belum masuk ke fornas tetapi direkomendasikan oleh dokter. Akibatnya ketika menebus resep, peserta harus membayar sendiri obat tersebut.

"Di dunia kedokteran obat B, X, Y. Terus ada produk obat baru misal X yang belum masuk e-katalog. Padahal pasien seharusnya cukup diberi obat B yang ditanggung namun dokter kasih obat X yang tidak masuk tanggungan. Maka muncul pertanyaan di pasien, kok saya nggak dijamin," ujar mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia ini.

Meski begitu, Fahmi mengatakan BPJS Kesehatan akan terus memperbaiki diri. Salah satunya adalah dengan meningkatkan layanan diagnosis penyakit di fasilitas primer menjadi 167 buah dari yang sebelumnya 155. Diharapkan dengan semakin banyak penyakit yang mampu ditangani faskes primer dan sekunder, antrean di fasker sekunder dan tertier pun akan berkurang dan tidak menumpuk.

"Kalau layanan pada faskes sekunder bisa menyelesaikan maka nggak perlu lagi antre lama di puncak (faskes tertier)," pungkasnya. (mrs/vit)