Senin, 09 Nov 2015 19:07 WIB

Kemenkes: Dokter Layanan Primer Bisa Perkuat Fasyankes Primer

Radian Nyi Sukmasari - detikHealth
Foto: Thinkstock/pojoslaw Foto: Thinkstock/pojoslaw
Jakarta - Dokter layanan primer (DLP) atau di negara Inggris disebut juga dengan General Practitioner (GP) secara resmi memang belum ada di Indonesia. Dengan banyaknya DLP, diyakini layanan di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) primer akan lebih kuat.

Dijelaskan oleh Staf Khusus Menteri Bidang Peningkatan Pelayanan Prof Akmal Taher, DLP adalah dokter spesialis di bidang generalis yang secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip ilmu kedokteran keluarga, ditunjang dengan ilmu kedokteran komunitas dan ilmu kesehatan masyarakat dan mampu memimpin maupun menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer.

Dalam strata pelayanan Siskem Kesehatan Nasional terdapat jenjang layanan primer, sekunder, dan tersier. Pada layanan sekunder ada dokter spesialis, sedangkan di layanan tersier terdapat dokter sub spesialis. Sedangkan di layanan primer ada dokter yang lulus dari Fakultas Kedokteran, tapi ada juga mereka yang selesai kuliah dokter, lantas bersekolah lagi dan menjadi DLP. Demikian diungkapkan Prof Akmal.

"Kalau pada dokter spesialis, dari dokter bidang umum, dinaikkan kompetensinya di satu bidang saja tapi sampai tinggi. Sedangkan pada DLP, mereka mempelajari semuanya tapi sedikit, dan kompetensinya di atas dokter di bidang umum. Nah, DLP ini bisa perkuat layanan di fasyankes primer," tutur Prof Akmal di kantor Kemenkes, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2015).

Dalam era JKN, pasien lebih untung jika layanan kesehatan primer mampu menangani pasien dan sehingga tidak perlu dirujuk ke dokter spesialis. Sebab, petugas medis di layanan primer selain memberi layanan kuratif mereka juga melakukan layanan preventif dan promotif. Untuk negara pun menguntungkan, karena seberapa besar kelanggengan berjalannya JKN yakni menahan banyaknya orang sakit di layanan primer bahkan mencegah orang-orang untuk sakit.

Baca juga: Pentingnya Asuhan Paliatif Bagi Pasien Penyakit Stadium Terminal 

"Penelitian di Thailand menunjukkan bahwa pasien yang ditangani DLP lebih tepat diagnosisnya. Ini yang menilai siapa? Spesialis penyakit dalam yang merujuk. Ya wajar kan, secara logika, kompetensi DLP di atas dokter umum kan ibaratnya dia sekolah lagi kan," kata Prof Akmal.

Apalagi, perubahan beban penyakit di Indonesia tahun 1990-2015, di mana Penyakit Tidak Menular (PTM) meningkat. Stroke, kecelakaan lalu lintas, penyakit jantung iskemik, kanker, dan diabetes menduduki 5 PTM tertinggi. Padahal, kelima penyakit itu bisa dicegah, salah satunya dengan penguatan tenaga medis di layanan primer yang tak hanya melakukan upaya kuratif tapi juga promotif dan preventif.

Nah, kini Kemenkes dan Kemenristek Dikti telah membuat pencanangan kebijakan masa transisi. Dokter di bidang umum yang sudah 5 tahun praktik di layanan primer, diberikan recognize, di mana ia bisa menempuh pendidikan DLP selama enam bulan. Tidak sama dengan dokter yang baru lulus, yang harus ikut proses pembelajaran 72 SKS.

Dijelaskan Prof Akmal, bagi yang sudah 5 tahun praktik, dia akan datang di awal 2 kali dan tetap bekerja, lalu mencatat apa yang dilakukan. Ada modul yang diberikan dan setelah selesai dalam enam bulan tidak ada ujian. Dengan DLP, maka kompetensi tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan primer meningkat sehingga secara tidak langsung pelayanan di fasyankes pun meningkat.

Selain kompetensi manajemen dan kepemimpinan, DLP juga memiliki kompetensi untuk mengobati secara komprehensif dan berkelanjutan. Sekarang, dokter umumnya hanya memberi obat saja. Pada DLP, misal si bapak sakit, akan dilihat juga bagaimana kondisi istri anak, keluarga, dan lingkungan di sekitar pasien.

"Habis lulus, dokter harus jadi DLP? Tidak. Itu pilihan. Lalu yang sudah lama praktik harus sekolah lagi? Tidak mau nggak apa-apa. Mau lanjut DLP ya silakan," pungkas Prof Akmal.

Baca juga: Eks Wamenkes Usul Pisahkan Layanan Promotif-Preventif dari Puskesmas  (rdn/up)