Telemedicine Diharap Bisa Perkuat Layanan di Faskes Primer Daerah Terpencil

Jakarta - Kehadiran telemedicine di Indonesia yang sempat 'mati suri' dan kini sedang kembali dihidupkan diharap bisa memperkuat layanan di fasilitas kesehatan (faskes) primer. Utamanya, di faskes yang terletak di DTPK (Daerah Terpencil, Perbatasann dan Kepualauan).

Implementasi telemedicine yang menggunakan sistem tekonologi dan informasi diharapkan bisa mentransformasi layakan di faskes primer. Yakni bagaimana dokter di kabupaten/kota bisa melihat hal yang sama dengan yang dilihat dokter di area terpencil. Demikisan disampaikan Diah Saminarsih, pendiri Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI).

"Sulit bagi dokter di kota kalau cuma dengar deskripsi cerita dari dokter yang di daerah terpencil. Meski di kota bisa dianggap remeh, telemedicine amat bermanfaat ketika kita menempatkan diri jadi nakes di tempat terpencil, akan senang sekali kalau kondisi pasien bisa diketahui orang di ujung telepon sana sehingga bisa dikonsultasikan bersama," terang Diah.

Hal itu ia sampaikan dalam diskusi publik di Gastromaquia, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (23/6/2016). Ia mengatakan melihat kondisi di Indonesia, telemedicine yang amat dibutuhkan kemungkinan telekonsultasi. Jika menilik dari sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tele-EKG (telekardiologi) dan teleradiologi juga amat penting.

"Karena kalau kita lihat dari sudut nakes di daerah, alat yang available di sana, yang paling mendasar kan radiologi ya," kata wanita uang juga menjabat Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Kemitraan & Sustainable Development Goals ini.

Baca juga: Sempat 'Mati Suri', Telemedicine di Indonesia Bakal Dihidupkan Lagi

Meski begitu, penerapan telemedicine di Indonesia bukan berarti tanpa hambatan. Infrastruktur yang mendukung misalnya jaringan internet mesti ada. Sebab, jika bandwidth kurangm bukan tak mungkin gambar yang diterima RS pengampu tidak jelas dan bisa menimbulkan diagnosis yang tidak tepat.

Dalam kesempatan sama, dr Tri Hesty W.M, SpM, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes RI, mengatakan kendala dalam penerapan telemedicine di antaranta peralatan seperti radioogi digital yang masih kurang serta perangkat IT serta jaringan internet yang belum memadai. Padahal, saat diuji coba pada tahun 2012-2014 lalu, penggunaan telemedicine terbukti memberi manfaat dalam pelayanan di faskes, terutama faskes primer.

"Pasti bermanfaat. Tenaga kesehatan nggak usah datang, pasiennya juga nggak usah datang. Makanya kita targetkan regulasinya selesai tahun ini, implementasi dilakukan sambil jalan. Spesifikasi regulasinya ya seperti syarat RS yang diampu dan yang mengampu seperti apa, gimana standar sarana prasarananya, tarif SDMnya, etika profesinya bagaimana," terang dr Hesty.

Sementara, Diah menambahkan, bisa saja banyak dokter yang juga ingin menjadi volunteer tapi sulit bagi mereka pergi ke daerah tertentu misalnya Papua di mana butuh perjalanan 5-6 hari. Padahal, mungkin mereka bisa memberikan pelayanan 2-3 jam sehari selama 1 minggu.

"Dengan adanya telemedicine, kita juga memberi ruang dokter untuk berpartisipasi, untuk lebih peduli tanpa dia harus pergi ke daerah tersebut," pungkas Diah.

Ia menambahkan, jika telemedicine nantinya diterapkan di fasker primer, maka RS rujukan di daerah pun perlu digandeng supaya mereka dapat memahami pasien yang dirujuk ke sana mendapat diagnosa melalui telemedicine. Penggandengan RS rujukan di daerah dikatakan Diah lebih mudah dengan memanfaatkan 'koneksi' dari program Pencerah Nusantara yang kini sudah memasuki tahun ke-3.

Baca juga: Mati Lampu, Layanan Puskesmas Bersalin di Yogya Tetap Jalan


(rdn/vit)