Kemenkes Sebut Dokter Bisa Resepkan Obat Herba Pada Pasien BPJS

Jakarta - Salah satu kekhawatiran pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menggunakan obat herba adalah tidak termasuknya obat-obatan tersebut dalam paket yang ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Padahal menurut Kementerian Kesehatan, peraturan yang membolehkan dokter meresepkan obat herba bagi pasien BPJS sudah dikeluarkan.

Dra Meinarwati, Apt, MKes, Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional, mengatakan memang obat-obat herba memang tidak termasuk dalam formularium nasional (fornas). Meski begitu, ada sejumlah peraturan yang membolehkan obat herba diresepkan oleh dokter dan nantinya akan ditanggung oleh BPJS.

"Misalnya Permenkes Nomor 21 Tahun 2016 tentang penggunaan dana kapitasi JKN pada FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama), di situ dituliskan bahwa obat atau bahan medis yang dibutuhkan tidak tercantum dalam fornas, dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan kepala dinas kesehatan kabupaten atau kota," tutur Meinar.

"Satu peraturan lagi yang bisa digunakan adalah Permenkes Nomor 82 Tahun 2015 tentang pemanfaatan dana DAK. Di situ ditulis dapat digunakan obat lain, termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka sesuai indikasi medis yang dibutuhkan," tambahnya dalam dialog Percepatan Pengembangan Obat Herbal Modern Asli Indonesia melalui JKN, di Hotel Sultan, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Baca juga: Ini Alasan Kurangnya Jumlah Obat Herba Terstandar dan Fitofarmaka di Indonesia

Meinar menambahkan Kemenkes sangat mendukung perkembangan industri obat herba, baik itu yang berbasis pelayanan kesehatan tradisional ataupun pengembangan obat herba modern seperti fitofarmaka. Dikatakannya dalam waktu dekat, Kemenkes akan mengeluarkan fortranas, yakni formularium tradisional nasional yang berisikan daftar obat-obat tradisional yang resmi ditanggung oleh BPJS.

Dede Yusuf, Ketua Komisi IX DPR RI mengatakan ke depannya, sistem pelayanan kesehatan akan dibuat lebih ramah terhadap obat herba dan obat tradisional. Ia berharap pasien nantinya bisa memilih ingin mendapat obat kimia atau obat berbahan herba tradisional.

"Dengan begitu kan pasien bisa lebih tenang menjalani pengobatan. Di sisi lain industri obat herba kita akan tumbuh baik, karena digunakan secara resmi dan obat-obatnya juga sudah terjamin mutunya," tuturnya. (mrs/up)