Oktober: Penolakan Program DLP di Sejumlah Daerah

Jakarta - Dalam waktu dekat, Kementerian Kesehatan berencana meluncurkan sebuah program pendidikan baru di Fakultas Kedokteran bertajuk Dokter Layanan Primer (DLP).

Program studi setara spesialis ini dirancang pemerintah untuk menguatkan layanan kesehatan ada di fasilitas kesehatan tingkat primer seperti puskesmas. Program ini dirasa perlu seiring dengan berjalannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Beberapa waktu lalu, staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Dr dr Dhanasari Vidiawati MSc, SM-FM mengungkapkan, jika ingin memperbaiki fasyankes primer, dokter dengan kompetensi dasar saja tidak cukup sehingga kompetensinya pun harus ditambah.

"Sehingga DLP memiliki kompetensi lebih dibanding dokter umum. Yaitu kompetensi melayani pasien, pemberdayaan masyarakat, mendidik atau sebagai edukator termasuk mendidik masyarakat," tutur dr Dhanasari.

DLP kabarnya akan dibuka di 17 fakultas kedokteran yang tersebar di seluruh Indonesia, yang memang dipersiapkan untuk menjalankan program studi tersebut. Pembukaan program ini direncanakan pada tahun 2017.

Foto: Grandyos Zafna

Akan tetapi program ini kurang mendapatkan sambutan baik dari kalangan dokter sendiri. Aksi unjuk rasa sebagai bentuk penolakan terhadap program ini digelar di sejumlah daerah seperti di Jakarta, Solo dan Surabaya.

Massa dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berdemo di depan Istana Merdeka, tepatnya di Taman Aspirasi yang berlokasi di Silang Monas. Ancaman mogok nasional muncul dalam salah satu orasi para dokter.

Baca juga: Soal Penolakan IDI Terhadap Program Dokter Layanan Primer, Ini Kata Menkes

Selain dianggap hanya sebagai pemborosan uang negara, ada berbagai alasan yang digunakan dokter untuk menolak program ini seperti soal buang-buang waktu.

Dengan mengikuti program ini, masa pendidikan dokter menjadi lebih panjang, bahkan hingga 10 tahun untuk kemudian bisa membuka praktik. Hal ini juga berimbas pada tingginya biaya pendidikan sekolah kedokteran, sehingga sulit dijangkau masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Para dokter telah menjalani uji kompetensi secara berkala dan seringkali mengikuti berbagai simposium untuk semakin meningkatkan kemampuan. Dengan kebijakan layanan primer itu rasio jumlah dokter dengan penduduk akan semakin tidak ideal. Biaya kesehatan juga semakin tinggi karena biaya pendidikan juga tinggi," ujar Aji Suwandono, Ketua IDI Solo.

Di sisi lain, dr Johan Putranto, Sekretaris IDI Pacitan menambahkan, sepintar apapun dokter, kemampuan itu juga tak berarti apa-apa jika di tempatnya bertugas nanti tidak didukung oleh ketersediaan obat yang memadai maupun fasilitas penunjang lainnya.

Dikhawatirkan juga ini akan mengurangi jumlah dokter yang bertugas di daerah karena harus mengambil pendidikan DLP. Padahal distribusi dokter di Indonesia sendiri belum merata.

Orasi yang disampaikan dalam aksi juga menyinggung upaya pemerintah untuk lebih fokus pada program prioritas, yaitu mengatasi minimnya alat kesehatan, kekosongan obat, persoalan obat palsu, juga sarana-prasarana puskesmas dan rumah sakit yang masih minim.

Baca juga: 17 Fakultas Kedokteran Temui Menkes Terkait Dokter Layanan Primer

Foto: Grandyos Zafna

(lll/vit)