IDI: Dokter Tak Boleh Promosikan Air Alkali

Jakarta - Tren mengenai air alkali memang sudah lama diperbincangankan. Air alkali diklaim sebagai air yang bermanfaat bagi kesehatan dan dapat mengobati berbagai penyakit sehingga banyak orang mengkonsumsi berliter-liter air alkali setiap harinya.

Banyak informasi tersaji berisi pemaparan memihak yang berujung pada penjualan produk. Begitu juga dengan dokter yang mempromosikan atau memberikan testimoni positif untuk mengonsumsi air alkali yang bermanfaat bagi tubuh.

Jika dokter memberikan testimoni positif terhadap air alkali, menurut IDI dokter tersebut merupakan orang yang menjalankan MLM (Multi Level Marketing).

"Kalau menjadi anggota MLM (Multi Level Marketing), artinya dokter itu sudah menjadi business man. Mereka berbisnis produk MLM menggunakan kewenangannya sebagai dokter," ungkap Prof Dr I. Oetama Marsis SpOG selaku Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia ditemui detikHealth di ruang rapat PB IDI, Selasa (28/11/2017).

Baca juga: Warning BPOM: Kangen Water Tidak Boleh Dikemas dan Diedarkan!

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh dr Ulul Albab, SpOG, bahwa dokter yang menawarkan air alkali sama saja melanggar etika.

"Tidak boleh mempromosikan air alkali kepada pasien karena belum diuji secara ilmiah. Jika dokter melakukan hal tersebut, itu sama saja melanggar etika," tegasnya.

Dalam UU Pasal 9 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran jelas disebutkan hak pasien yaitu menanyakan semua tindakan medis termasuk resep yang dibuat dokter. Di UU yang sama, dokter juga memiliki kewajiban menjelaskan upaya medisnya kepada pasien.

"Jadi gini dokter adalah tenaga profesional, berdasarkan keilmuan secara ilmiah. Kalau dokter memberikan pelayanan kepada pasien atau menawarkan sesuatu kepada pasien dengan alat/obat belum diuji secara ilmiah ya dokter tersebut melanggar etika," jelas dr Ulul

Untuk masalah tersebut, dr Ulul menambahkan bahwa dari sisi medis baik dokter atau Kementerian Kesehatan tidak merekomendasikan air alkali dikonsumsi masyarakat untuk kesehatan karena belum teruji secara ilmiah.

"Dokter tidak boleh memberikan alat/obat yang belum teruji secara ilmiah. Itu ada di No 29 Tahun 2004 dan UU Kesehatan No 36 tahun 2009." tambah dr Ulul.

Di tambah, dr Moh Adib selaku Sekertaris Jenderal IDI juga berpendapat apabila terbukti ada hal-hal diluar yang tidak berdasarkan keilmuan kedokteran dan juga dari pengaduan masyarakat, maka Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) akan memprosesnya.

Baca juga: Komentari Kangen Water, Kepala BBPOM DKI Jakarta: Infonya Menyesatkan (wdw/fds)