Kamis, 18 Jan 2018 14:02 WIB

11 Lembaga Diminta Ikut Andil Optimalkan JKN-KIS

Widiya Wiyanti - detikHealth
Foto: Dok. detikcom Foto: Dok. detikcom
Jakarta - Sebagai tindak lanjut dari pemerintah untuk mengoptimalkan Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017. Presiden memerintahkan 11 lembaga negara untuk mengambil langkah sesuai kewenangannya dalam rangka peningkatan kualitas Program JKN-KIS.

Kesebelas lembaga tersebut meliputi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri BUMN, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Direksi BPJS Kesehatan, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Direktur Kepatuhan, Hukum, dan Hubungan Antara Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi mengatakan isi dalam Inpres tersebut mengajak meningkatkan kerjasama dengan beberapa lembaga untuk mengimplementasikan program ini.

"Kita kerjasama dengan kementerian dalam negeri. 2018 ini masyarakat harus memahami bahwa JKN-KIS ini kewajiban," ujarnya, Kamis (18/1/2018).

Baca juga: 500 Warga DKI yang Belum Terdaftar di JKN Bisa Dibayar Pemda

BPJS Kesehatan mengharapkan dengan adanya pengoptimalan program ini, 189,6 juta peserta JKN-KIS bisa mendapatkan pelayanan terbaik untuk kesehatannya. Serta bisa mencakup 95 persen penduduk Indonesia bisa menjadi peserta JKN-KIS.

"Kami juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk pemenuhan kompetensi faskes sesuai yang dipersyaratkan," jelas Bayu.

"Meningkatkan kerjasama dengan apotek untuk meningkatkan obat PRB (program rujuk balik) yang terus-terusan contohnya hipertensi, diabetes melitus, kemudian sakit jantung, cuci darah, kanker, talasemia, hemofilia," tambahnya.

Dalam hal memberikan pelayanan kesehatan, per tanggal 31 Desember 2017 BPJS Kesehatan sudah bekerja sama dengan 21.763 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 2.292 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, serta 2.937 fasilitas kesehatan penunjang seperti apotek dan optik.

Baca juga: BPJS: Cakupan Kesehatan Penduduk DKI Mencapai 95 Persen

(wdw/up)
News Feed