Langgar Peraturan Soal Iklan, Terapi Zona Rawamangun Disidak Kemenkes

Jakarta - Kementerian Kesehatan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tempat praktik penyehat tradisional Terapi Zona di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Sidak dilakukan terkait adanya pelanggaran peraturan tayangan iklan Terapi Zona di televisi.

Kemenkes melakukan sidak untuk menyampaikan teguran langsung. Sebelumnya surat penghentian iklan Terapi Zona sudah dikirimkan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, KPI Jakarta dan penanggung jawab Terapi Zona.

Baca juga: Praktik Jeng Ana Disidak, Kemenkes Perketat Iklan Kesehatan

"Sidak hari ini dilakukan setelah surat kita tidak mendapat tanggapan semestinya. Setelah kita datang ke lapangan banyak hal yang tidak sesuai aturan pemerintah," kata Kepala Subdirektorat Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, I.G. Bagus Sarjana, dalam siaran pers yang diterima detikHealth.

Berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku, penyehat tradisional dan panti sehat dilarang mengiklankan pelayanan kesehatan tradisional empiris yang diberikan. Penyehat tradisional dan panti sehat juga dilarang menggunakan testimoni pasien serta menggunakan istilah medis yang di luar kompetensinya.

Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris. Dalam kedua peraturan tersebut ditegaskan, penyehat tradisional dan panti sehat dilarang mempublikasikan dan mengiklankan pelayanan yang diberikan.

Kemenkes melakukan sidak gabungan bersama Sudinkes Jakarta Timur dan Aspetri Foto: Dok. Kemenkes

Bagus mengatakan setiap penyehat tradisional yang melakukan pelayanan wajib memiliki Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) yang berlaku hanya di satu tempat praktik. Berdasarkan data Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, Terapi Zona sendiri memiliki STPT yang dikeluarkan kelurahan setempat. Namun penyelenggaraannya masih perlu pembinaan lebih lanjut.

"Penanggung jawab akan kita panggil, kita kasih tahu peraturan-peraturan terkait pelayanan tradisional itu," tegas Leni Murtiyowati, penanggung jawab program pelayanan kesehatan tradisional Sudin Kesehatan Jakarta Timur.

Kemenkes juga telah berkoordinasi dengan Asosiasi Penyehat Tradisional Indonesia (Aspetri). Ketua Umum Aspetri, Tengku Maulana mengaku kecolongan. Meski begitu ia mengapresiasi sidak bersama yang dilakukan Kemenkes dan Sudinkes Jakarta Timur. Ke depannya, Aspetri akan lebih selektif dalam mengeluarkan rekomendasi kepada penyehat tradisional.

"Saya merasa bersalah dengan Kemenkes seolah-olah saya tidak bisa membina, semoga ini kasus yang terakhir," ungkap Maulana.

Baca juga: Viral Gara-gara Bahas Tumor Otak, Siapa Jeng Ana yang Disidak Kemenkes?

(mrs/up)