Jumat, 25 Mei 2018 09:38 WIB

76 Persen Wilayah Indonesia Capai UHC

Frieda Isyana Putri - detikHealth
76 persen di wilayah Indonesia raih penghargaan sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah karena telah mencapai Universal Health Coverage (UHC). Foto: Frieda Isyana Putri 76 persen di wilayah Indonesia raih penghargaan sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah karena telah mencapai Universal Health Coverage (UHC). Foto: Frieda Isyana Putri
Jakarta - Sejumlah 4 provinsi dan 120 kabupaten-kota, atau sekitar 76 persen di wilayah Indonesia raih penghargaan sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah karena telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan menyeluruh lebih dini dari target di tahun 2019.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang turut hadir dalam acara penghargaan tersebut menyebutkan bahwa pentingnya menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Hal ini juga sudah diatur dalam Instruksi Presiden no.8 Tahun 2017 mengenai Optimalisasi Program JKN-KIS, khususnya instruksi pada seluruh kepala daerah baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun kotamadya.

"Saya kira seluruh buruh, seluruh PNS harus punya semua (JKN-KIS dan Kartu Indonesia Pintar) karena ini negara menjamin kesehatan secara gratis. Ada subsidinya, yang dikelola oleh BPJS. Secara komprehensif gitu," tutur Tjahjo pada acara UHC Award di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (23/5/2018).

Ia menyebutkan bahwa masalah kesehatan sangat penting setelah masalah pendidikan. Ia menyebutkan sudah hampir 195 juta orang telah terjangkau dari program JKN-KIS milik BPJS dan Kartu Indonesia Pintar dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Mudah-mudahan awal tahun depan sudah bisa menjangkau secara keseluruhan. Karena tantangan yang di hadapi oleh bangsa kita adalah ketimpangan sosial masih ada. Masalah gizi, anak, masalah kesehatan, masalah angka kematian ibu hamil, masalah malaria, TBC, di samping ada masalah-masalah narkoba, masalah radikalisme, terorisme yang sedang mengancam kita," kata Tjahjo lagi

Menurutnya, ia telah mengeluarkan Permendagri yang akan memonitor dan menginstruksikan semua kepala daerah agar program ini bisa clear serta menjangkau semua masyarakat tanpa terkecuali. Ditambah lagi ia melihat besarnya komitmen pemda di luar jawa seperti Provinsi Aceh dan Papua Barat dalam menjalani UHC ini.

"Secara komprehensif kepala daerah ini harus memahami bahwa di lingkungan yang sehat, sanitasi yang sehat, air bersih dan kesehatan pun sebagai titik utama. Nah itu didorong oleh Bapak Jokowi dengan kartu sehat, kartu pintar, JKN dan BPJS ini harus adil seimbang dan menjangkau semua masyarakat," tandas Tjahjo. (frp/up)
News Feed