Kamis, 11 Okt 2018 15:45 WIB

BPJS Kesehatan Temui JK Bahas Optimalisasi Peran Pemda

Noval Dhwinuari Antony - detikHealth
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris (Foto: Rachman Haryanto) Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris (Foto: Rachman Haryanto)
Jakarta - Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk membahas salah satunya optimalisasi peran pemerintah daerah (pemda). Nantinya pemda akan dilibatkan dalam upaya preventif agar masyarakat tidak banyak yang sakit.

"Tentu yang kami bahas tadi adalah regulasi-regulasi yang dibutuhkan. Karena regulasi kita ini memang menyebutkan BPJS itu berkontrak dengan rumah sakit langsung, atau puskesmas langsung. Apakah nanti bisa kita bisa berkontrak dengan pemda, kemudian kita tahu budget tahunanya berapa di situ," kata Fachmi usai menemui JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (11/10/2018).

Selain harus mengetahui budget tahunan jika nantinya bekerjasama dengan pemda, BPJS juga tengah mengkaji bagaimana mengatur tentang kualitas layanan, juga tentang menghitung jumlah klaim dan memastikan klaim tersebut sesuai dengan yang dikerjakan.

Fachmi menjelaskan, selama masa berjalannya BPJS di 4 tahun ini, pihaknya hanya membayar klaim dari rumah sakit sebagai hasil pelayanan ke masyarakat. Selama 4 tahun ini juga BPJS telah mengetahui budget dan uang masuk di suatu daerah.

"Kemudian kita pastikan, apakah dengan biaya sekian, bisa akan dilayani? Kemudian untuk melihat sisi lain, apakah tidak terjadi over utilisasi, over consume, atau konsumsi berlebihan. Nah di situ pemda turut melakukan upaya-upaya komprehensif, nanti bukan hanya bicara tentang program dalam kaitan dengan pengobatan semata, tapi juga promotif-preventif mencegah sebanyak mungkin orang tidak jatuh sakit," jelasnya.



Menurut Fachmi selama 4 tahun ini BPJS terlali bermain di hilir salah satunya menjamin pembiayaan peserta yang sakit. Cara tersebut pun dinilainya tidak salah karena program telah berjalan, dan banyak warga yang tadinya kalau sakit tidak berani ke rumah sakit karena tidak memiliki biaya menjadi berani ke rumah sakit, dengan biaya yang terjangkau.

"Nah kita ingin juga yang sakit-sakit ini tidak kemudian terus terjadi, ada juga upaya preventif, upaya promotif di hulu. jadi peran pemda itu komprehensif," tuturnya.

Namun BPJS tengah melihat regulasi seperti apa yang nantinya bisa dilakukan, jika peran pemda tersebut dilibatkan. Saat pertemuan dengan JK, BPJS diarahkan agar melakukan tawaran ke pemda.

"Tadi arahan Pak Wapres clear, tidak langsung sekaligus, kita tawarkan. 'Oh, ternyata BPJS berjalan 1 tahun di provinsi A spending kita 1 triliun, oke Pak Gubernur, kami sudah punya data empat tahun ini, ternyata pembiayaan di sini Rp 1triliun'. Nah kita lihat kemudian berapa dana yang masuk, kemudian diatur," paparnya.

"Nah dengan uang ini, kalau ada upaya yang lebih baik di sisi hulu tentu yang sakit di hilir berkurang, tentu ada insentif. Nanti ada sisa uang, jadi insentif pemda. Kalau kemudian dalam perjalanannya tidak ada upaya, makin banyak di hilir yang sakit, pembiayaan akan lebih meningkat, tentu ada disinsentif untuk pemda, serta untuk membantu membiayai. Kira-kira seperti itu konsepnya, tapi teknisnya akan kami tindak lanjuti," imbuhnya.

(nvl/up)
News Feed