Pemerhati HIV-AIDS Keluhkan Minimnya Sosialisasi Soal BPJS Kesehatan

Jakarta - Pemerhati Human Immunodeficiency Virus (HIV) Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dari Jaringan Indonesia Positif (JIP) menyesalkan masih minimnya sosialisasi layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sosialisasi tak hanya kepada populasi kunci dan terdampak, tapi juga layanan kesehatan.

"Sosialisasi ini belum sampai masyarakat umum, sehingga warga populasi tidak tahu bisa mengakses tes CD 4 (komponen sel darah putih yang membentuk sistem kekebalan tubuh) dan viral load (VL atau jumlah virus yang terdeteksi) di puskesmas atau fasilitas kesehatan (faskes) lainnya. Petugas fasilitas kesehatan juga kadang tidak menginfokan obat dan tes HIV-AIDS," kata Manajer Riset dan Advokasi JIP Verdy Tee pada detikHealth, Senin (3/12/2018).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Penanganan HIV-AIDS terdiri atas tes CD 4 dan VL untuk penegakan diagnosa, serta obat antiretroviral (ARV) yang harus diminum setiap hari. Pemerintah menyediakan langsung obat ARV sebagai bagian dari program pemberantasan HIV AIDS. Sedangkan tes pendukung disediakan lewat BPJS Kesehatan yang bisa dilakukan di faskes primer dan rumah sakit.

Verdy berharap, pemerintah bisa mengintensifkan sosialisasi layanan BPJS Kesehatan. Informasi terkait akses BPJS Kesehatan membantu anggota populasi yang ingin mengetahui status dirinya. Mereka tak perlu merogoh kocek terlalu dalam untuk membayar tes CD 4, VL, dan tes pendukung lainnya yang tidak murah.

Harapan lain adalah kemudahan bagi anggota populasi yang ingin mendaftar BPJS Kesehatan. Misal, kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi anggota populasi yang pendatang atau belum punya. Menurut Verdy, anggota populasi umumnya sadar harus punya KTP namun belum bisa mendapatkannya. KTP untuk sementara bisa diganti rekomendasi dari pemda setempat untuk mengurus kepesertaan BPJS Kesehatan.

Tonton juga video 'Virus HIV Bisa Dihambat Sama Obat ARV':

[Gambas:Video 20detik]

(up/up)