Kamis, 14 Feb 2019 13:52 WIB

Masyarakat Tak Perlu Khawatir, Pemerataan Dokter di Daerah Tetap Berjalan

Khadijah Nur Azizah - detikHealth
Menkes jamin pemerataan dokter tetap berjalan. (Foto: Ari Saputra) Menkes jamin pemerataan dokter tetap berjalan. (Foto: Ari Saputra)
Jakarta - Adanya putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan pencabutan Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) menjadi suatu kekhawatiran di masyarakat mengenai pemerataan dokter di daerah. Namun, Menteri Kesehatan RI, Nila F Moeloek, membantah hal tersebut.

"Justru nggak. Pengalaman ini, WKDS sudah 2.000 lebih dokter yang dikirim atas permintaan kabupaten. Kita juga bekerja atas kemauan organisasi dan perhimpunannya," tutur Menkes saat ditemui detikHealth belum lama ini.

Menkes menuturkan, ada sebagian dokter dibiayai oleh Kemenkes. Dokter yang dibiayai ini harus kembali ke daerah asal setelah menyelesaikan pendidikan dokter yang telah ditempuh.



Adanya gugatan yang terjadi pada beberapa waktu lalu berkenaan dengan dokter atau calon dokter yang biaya pendidikannya tidak dibayarkan oleh pemerintah. Namun, bukan berarti bahwa hal ini menjadi penghambat distribusi dokter spesialis di daerah.

"Organisasi profesi dan dokter spesialisnya sendiri menginginkan untuk keluar tapi atas permintaan. Misal di suatu kabupaten sudah ada dokter anastesi kemudian kita kirim juga marah dong dia, jadi memang kita sudah mapping dan mereka hanya satu tahun," tambahnya.

"Dan ini mereka dibayar, baik dari pusat dan daerah. Nggak mungkin nggak dapat bayaran. Honornya cukup besar lho. Dari pusat maksimnal 30 juta dari daerah bisa 30 juta dan kalau bupatinya senang bisa ditambah," pungkasnya

(kna/up)
News Feed