Selasa, 12 Mar 2019 18:00 WIB

Payung Hukum Rampung, Kemenkes Sebar Seribu Dokter Spesialis

Rosmha Widiyani - detikHealth
Ilustrasi dokter (Foto: iStock) Ilustrasi dokter (Foto: iStock)
Jakarta - Kementerian Kesehatan bersiap menyebar seribu dokter spesialis ke seluruh Indonesia sesuai permintaan daerah. Program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PDS) ini awalnya adalah Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) yang telah dihapus berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA).

"Saat ini kita masih dalam tahap finalisasi payung hukum PDS yang mungkin selesai April 2019. Aturan yang kita minta diprioritaskan ini telah memasuki fase harmonisasi di Kemenkum HAM. Selain itu, tahun ini kita menargetkan bisa menempatkan 1.000 dokter spesialis," kata Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Usman Sumantri pada detikHealth, Selasa (12/3/2019).



Payung hukum PDS menggantikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomer 4 tahun 2017 yang menjadi dasar pelaksanaan WKDS. Usman mengatakan, penyebaran 1.000 dokter spesialis sebetulnya tak perlu menunggu pengesahan payung hukum PDS. Distribusi dokter akan dilakukan dalam kurun waktu 90 hari setelah Kementerian Kesehatan menerima surat penghapusan WKDS pada 18 Januari 2019. Sesuai aturan MA, penghapusan WKDS berlaku dalam waktu 90 hari sejak surat keputusan diterima Kemenkes.

Penghapusan WKDS tak memengaruhi tugas 2.039 dokter spesialis yang disebar selama 2017 dan 2018. Dokter tetap menjalankan wajib kerja selama minimal 1 tahun di rumah sakit sesuai kesepakatan pemerintah pusat dan daerah. Usman mengatakan, penghapusan WKDS tak berlaku surut sehingga 2.039 dokter tersebut tak perlu ditarik kembali.

Dokter spesialis yang ditempatkan memiliki 5 kompetensi utama sesuai keperluan rumah sakit di tingkat kabupaten. Kompetensi tersebut adalah ahli bedah, anak, kandungan dan kehamilan, bius (anasthesia), serta penyakit dalam. Selain 5 kompetensi tersebut, pemerintah berharap bisa menyebarkan dokter spesialis radiologi dan patologi anatomi ke daerah yang memerlukan.

Saat ini pemerintah daerah memegang peran utama bagi pemenuhan dokter spesialis. Permintaan pemda akan dipenuhi setelah Kementerian Kesehatan meninjau kelengkapan sarana hidup dan praktik dokter spesialis. Tentunya pemerintah juga mempertimbangkan rasio kebutuhan dokter di masyarakat.

(up/up)