Pengidap Gangguan Jiwa Punya Hak Pilih, Rentan Diarahkan? Ah, Nggak Juga

Jakarta - Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) menegaskan sikapnya soal hak pilih Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam Pemilu 2019. Seperti warga negara lainnya, ODGJ juga memiliki hak pilih.

Namun berbagai cibiran datang terkait penegasan ini. Salah satunya menyinggung risiko suara ODGJ diarahkan oleh pihak-pihak yang ingin meraup keuntungan.

Dalam siaran persnya, PDSKJI dengan tegas membantah hal ini. Disebutkan, kekhawatiran ini tidak beralasan karena hak pilih bersihat rahasia.

"Lebih banyak anggota masyarakat lain yang lebih rentan untuk diarahkan memilih calon tertentu, seperti mereka yang kurang beruntung di bidang pendidikan maupun ekonomi," tulis Ketua Umum PDSKJI, dr Eka Viora, SpKJ.

Baca juga: Diperkirakan Lebih dari 3.500 Pasien Gangguan Jiwa Akan Ikut Pemilu 2019

Diperkirakan lebih dari 3.500 orang dengan disabilitas mental terdaftar dalam daftar pemilih pada Pemilu 2019 ini. Angka ini disebut masih lebih rendah dari perkiraan jumlah ODGJ yang ada di Indonesia, yakni lebih dari 500 ribu menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018.

Memberikan hak pilih pada ODGJ, menurut PDSKJI merupakan salah satu upaya mengurangi stigma. DIharapkan orang-orang dengan masalah kejiwaan bisa lebih diterima dan aktif dalam kehidupan sehari-hari.

Baca juga: Imbauan Perhimpunan Dokter Jiwa Soal Hak Pilih Pasien Gangguan Jiwa

(up/kna)