Jumat, 06 Sep 2019 10:15 WIB

BPJS Kesehatan Defisit Sejak Awal, Mengapa Baru Sekarang Iuran Dinaikkan?

Nabila Ulfa Jayanti - detikHealth
Iuran BPJS Kesehatan anak naik (Foto: Pradita Utama) Iuran BPJS Kesehatan anak naik (Foto: Pradita Utama)
Jakarta - Sejak tahun pertama dijalankan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menaungi BPJS Kesehatan telah mengalami defisit tiap bulannya sebesar Rp 1,2 triliun. Kini angka defisit membengkak dan sedang dilakukan upaya perbaikan, salah satunya adalah menaikkan iuran.

Rencananya kenaikan ini akan dilakukan tahun 2020 mendatang. Iuran akan jadi dua kali lipat dari angka sebelumnya. Meski defisit sudah terjadi dari awal tahun pelaksanaannya, alih-alih menaikkan iuran, BPJS memilih subsidi pemerintah sebagai solusinya.

"Pada saat itu karena baru berjalan maka subsidi dari pemerintahlah yang jadi solusinya. Dan itu berlanjut sampai sekarang," kata Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan dr Maya A. Rusady, dalam sebuah diskusi di Jakarta Timur, Kamis (5/9/2019).



Gap atau jarak yang besar antara subsidi dengan biaya yang dikeluarkan ternyata makin besar. Pemerintah lalu melakukan evaluasi 4 tahun kemudian dan mencari solusi lain.

Prof Ilham Oetama Marsis, Ketua Purna PB IDI (Ikatan Dokter Indonesia) menyebut, bantuan pemerintah bersifat sementara karena hanya bisa mengatasi defisit untuk 1-3 tahun saja. Perlu ada perbaikan sistem secara menyeluruh.

"Banyak unsur yang harus diperbaiki, itu visi yang disebut redesain JKN, ada jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka panjang kita mungkin membentuk undang-undang tentang JKN atau BPJS," tuturnya.

Salah satu masalah dari BPJS adalah masyarakat yang kurang tertib membayar iuran. Ada juga yang sedikit-sedikit pergi berobat ke RS dan menggunakan BPJS. Pemberlakuan sanksi dan pengawasan yang baik nantinya bakal membuat BPJS 'membaik'.



Simak Video "Blak-blakan Dirut BPJS: Mengapa Tekor Rp 16,5 Triliun"
[Gambas:Video 20detik]
(up/up)