Singgung Akses Pengobatan, Dokter Jiwa Kaitkan dengan Film Joker

Jakarta - Selain menimbulkan kontroversi, film Joker juga memiliki hal penting yang dapat dipelajari. Salah satunya pembelajaran untuk pemerintah soal regulasi penanggungan biaya pengobatan untuk kesehatan jiwa.

Hal ini disampaikan oleh dokter kesehatan jiwa dari RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) dr Heriani, SpKJ(K) supaya pemerintah Indonesia mengambil hikmah dari film Joker. Di film ini, akses obat-obatan Joker diputus langsung oleh pemerintah.

"Kan badget buat kesehatan gitu, tiba-tiba obatnya disetop, padahal dia perlu, obatnya disetop, nggak ada orang yang dengerin dia," ujarnya saat ditemui di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2019).

Baca juga: Apakah Berobat Kesehatan Jiwa Ditanggung BPJS Kesehatan?

Menurut dr Heriani, ini dapat dijadikan peringatan untuk pemangku kekuasaan bahwa kesehatan mental itu bukan merupakan masalah yang kecil. Fasilitas kesehatan penunjang pengobatan masalah kejiwaan juga harus diperhatikan.

"Di puskesmas psikoterapi mereka (dokter umum -red) nggak bisa, orang dokter umum. Bisa sedikit kali... Tapi dibikinlah sistem supaya tidak berkembang menjadi membahayakan," sarannya.

Apabila ada fasilitas kesehatan yang lebih baik untuk kesehatan jiwa, dr Heriani tetap menyarankan agar pasien-pasien mendapatkannya dengan mudah. Serta pemerintah diharapkan menanggung juga pembiayaannya.

Baca juga: YLBHI dan Pemerhati ODGJ Somasi Dirut BPJS Kesehatan terkait Postingan 'Joker'

(wdw/up)